RRI.CO.ID, Jakarta — Komisi XII DPR RI mengkritik penentuan kuota BBM oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hingga saat ini, sistem kuota harian dinilai belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengatakan, banyak SPBU di daerah mengalami kekurangan solar meski laporan digital menyatakan aman. Menurutnya, data digital tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

Ia mencontohkan, antrean kendaraan masih panjang meski SPBU sudah kehabisan stok sebelum sore hari. Namun, permintaan penambahan kuota kerap ditolak dengan alasan kuota harian telah terpenuhi.

"Padahal masyarakat di sana masih panjang antreannya, jam 5 sore, jam 4 sore sudah tutup. Jangan sampai nanti setiap tahun laporan bilang tahun ini bisa menghemat sekian persen, tapi di lapangan tidak seperti itu," ujar Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Menurutnya, klaim penghematan BBM tidak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan, penghematan di atas kertas berbeda dengan realitas pelayanan di lapangan.

Ia meminta, BPH Migas lebih fleksibel dalam menetapkan kuota BBM daerah. Selain itu, koordinator wilayah BPH Migas diminta aktif merespons dinamika kebutuhan energi masyarakat setempat.

Sementara itu, BPH Migas memastikan program BBM Satu Harga terus berjalan merata di seluruh wilayah. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, hingga 2025 terdapat 599 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi.

Menurutnya, program BBM Satu Harga berperan penting dalam menjamin keadilan energi, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).  Kebijakan ini, lanjut dia, bertujuan memastikan masyarakat di seluruh wilayah mendapatkan akses BBM dengan harga yang sama.

"Tahun 2025, jumlah penyalur BBM Satu Harga sudah tercapai 16 SPBU BBM satu harga dan sudah beroperasi dengan baik. Secara total, jumlah BBM Satu Harga mencapai 599 penyalur," ujar Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Selain itu, BPH Migas juga memastikan distribusi BBM Satu Harga tetap berjalan saat terjadi kondisi darurat dan bencana. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi di daerah bencana.

Untuk tahun 2026, BPH Migas menargetkan penambahan 55 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru. Dengan penambahan tersebut, total penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 654 titik.