RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan serapan anggaran lembaga mencapai 89,58 persen. Arif menilai hambatan realisasi terjadi akibat kendala pengadaan armada kapal riset pada tahun ini.

Arif menyampaikan total anggaran final lembaga tersebut sebesar Rp5,11 triliun. Angka tersebut belum terserap sepenuhnya karena proses hibah luar negeri masih dalam tahap pengesahan.

“Serta realisasi, bersama ini kami sampaikan bahwa angka Rp5,11 triliun yang sudah final belum seluruhnya terserap. Serapannya mencapai 89,58 persen karena terdapat beberapa kendala,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Arif menjelaskan kegagalan tender armada kapal riset menghambat kontrak baru hingga tahun depan. Kendala administratif pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga memengaruhi belanja modal lembaga.

“Pertama, terdapat pinjaman dan hibah luar negeri yang realisasinya terhambat akibat gagal tender pengadaan armada kapal riset. Kontrak baru dapat dilakukan pada tahun 2026 ini,” katanya.

Arif menilai capaian kinerja tetap memuaskan meski terdapat sisa anggaran pada belanja pegawai. Ia menyebut indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola pengadaan menunjukkan nilai baik.

Arif mengungkapkan target peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia mencapai posisi 49 pada 2029. Ia mendorong sinergi lintas kementerian untuk meningkatkan skor inovasi yang mengintegrasikan riset dan pendidikan.

“Memang pada tahun 2025, peringkatnya 55, 2024 sekitar 54. Target kita pada tahun 2029 bisa mencapai ke 49,” ujar Arif.

Arif menyebut belanja riset oleh pihak swasta dan pemerintah mulai menunjukkan tren membaik. Tambahan dana riset dari Presiden diyakini akan memperkuat investasi pengembangan asing di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti hambatan keberlanjutan inovasi di berbagai wilayah. Hetifah menilai regulasi yang kaku sering menjadi penyumbat utama ide-ide kreatif masyarakat.

“Problem yang dihadapi, justru banyak inovasi yang baik tidak berkelanjutan. Banyak sumbatan dalam pengembangan inovasi tersebut, salah satunya terkait regulasi,” katanya.

Hetifah mengamati banyak inovasi daerah yang potensial justru berhenti di tengah jalan. Ia menekankan pentingnya kemauan politik kepala daerah dalam membangun ekosistem riset yang sehat.

Hetifah menegaskan persoalan inovasi nasional bukan sekadar masalah kapasitas ide dari sumber daya manusia. Ia meminta aturan yang ada memberikan insentif dan keberanian bagi para inovator lokal.

Hetifah berharap BRIN segera melakukan riset mendalam mengenai hambatan ekosistem inovasi di tanah air. Hal tersebut penting untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidaktercapaian target inovasi di daerah.

“Nah, jadi mohon nanti dilakukan riset mengenai inovasi atau ekosistem inovasi di Indonesia. Kami menunggu hasil riset terkait sumbatan-sumbatan yang ada,” ujar Hetifah.