RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LPP RRI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan.

Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo menegaskan seluruh satuan kerja (satker) harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pencapaian target organisasi.

Hendrasmo mengatakan tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Seluruh jajaran RRI, kata dia, harus menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan mengedepankan akuntabilitas.

“Kita sudah seharusnya menjalankan tata kelola keuangan dengan seharusnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita toleransi dan kita harus melakukan bagaimana seharusnya,” kata Hendrasmo saat ditemui usai RDP dengan Komisi VII DPR RI, Kamis, 16 Juli 2026.

Ia mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan yang dihadapi RRI. Namun, kondisi tersebut justru harus dijawab dengan peningkatan kinerja di setiap satuan kerja.

“Soal anggaran ini memang pada umumnya kita mengalami efisiensi, kita alami keterbatasan. Tapi saya sudah sampaikan ke kasatker, kita edukasi mereka, walaupun kita terbatas anggaran tetapi harus berkinerja tinggi,” ujarnya.

Menurut Hendrasmo, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi. Serta implementasi program yang lebih efektif.

“Kita dihadapkan dengan keterbatasan anggaran tetapi kita harus tetap berkinerja tinggi. Kita harus tetap melakukan action plan yang lebih presisi, implementasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan pesan tersebut terus disampaikan kepada seluruh satker agar tetap berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik (public trust) melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak.

Sementara, Komisi VII DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoaks dan dominasi berita negatif di ruang digital.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi negatif.

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi cara pandang masyarakat. Khususnya generasi muda, terhadap Indonesia,” ucapnya.