RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menegaskan, pengembangan pariwisata nasional harus berbasis sistem tata ruang ekologis dan zonasi. Sekaligus, diarahkan pada sistem zonasi dan aturan jelas batas harga terendah dan tertinggi produk UMKM lokal di sekitar pariwisata.

“Indonesia punya peluang besar menjadi global hub-tourism bagi wisatawan asing dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang suka alam, ada yang suka budaya, ada yang suka berbisnis," kata politikus PDIP ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Novita menjelaskan, masing-masing preferensi kebutuhan wisatawan adalah dasar grand design zonasi wisata berbasis pengalaman wisata. Jadi, tidak sebatas proyek event dan branding saja yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

"Pariwisata berkelanjutan bukan sekadar slogan. Melainkan pilihan strategis agar Indonesia tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga dihormati sebagai destinasi kelas dunia," ucap Novita.

Kemudian, ia mengingatkan, pariwisata Indonesia harus dibangun dengan visi jangka panjang. "Kalau fondasinya kuat, branding akan datang dengan sendirinya,” ujar Novita.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, kinerja pariwisata nasional 2025 mencatat pertumbuhan signifikan. Terutama, pada kunjungan, devisa, investasi, dan tenaga kerja.

Ia menegaskan, capaian tersebut menunjukkan daya saing pariwisata Indonesia semakin kuat di tingkat global. Kemenpar mencatat, kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2025 mencapai 13,98 juta kunjungan dengan pertumbuhan tahunan 10,44 persen.

Proyeksi kementerian menyebut angka kunjungan penuh 2025 berpotensi menembus 15,3 juta dan melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menpar menjelaskan, devisa pariwisata triwulan pertama hingga ketiga 2025 mencapai 13,82 miliar dolar AS.

“Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi pengungkit utama capaian devisa pariwisata. Surplus kunjungan ini berpotensi memperkuat posisi neraca devisa sektor pariwisata secara berkelanjutan,” ujar Menpar dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.