Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Masyarakat Tetap Terhubung

  • 17 Jan 2026 01:02 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Terlebih lagi dikatakannya, hal itu untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.

Wamenkomdigi mengungkapkan bahwa harmonisasi regulasi, bukan hanya formalitas dalam urusan administrasi. Namun hal ini ditekankan Nezar, sebagai bentuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang cepat dan efisien untuk seluruh masyarakat.

Untuk itu ia menekankan dalam harmonisasi regulasi, tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Agar dalam proses pemuktahiran regulasinya kata Wamenkomdigi, tidak terjadi kekeliruan.

"Harmonisasi regulasi bukan sekadar urusan administrasi. Tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk tetap terhubung dan mendapatkan layanan publik yang layak," kata Nezar dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026.

Selain itu ia juga menuturkan bahwa kolaborasi pemerintah dan industri juga perlu diperkuat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tujuannya, untuk memastikan biaya penggelaran infrastruktur tidak membebani keuangan operator yang menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Hal ini kata Wamenkomdigi merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dijelaskannya, peraturan itu mendorong transformasi peran pemerintah daerah dari sekedar pemberian izin, menjadi fasilitator yang strategis.

Selain itu Nezar mengungkapkan, terdapat pula regulasi pendukung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi itu dijelaskannya, memungkinkan operator memanfaatkan infrastruktur milik Pemerintah Daerah untuk membangun jaringan telekomunikasi.

"Regulasi ini menjadi pedoman untuk penggelaran jalur telekomunikasi yang melintasi wilayah-wilayah administratif. Jangan sampai operator mau berinvestasi tidak jadi karena biayanya sangat mahal," ujar Wamenkomdigi Nezar.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....