RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah senantiasa membuka diri terhadap seluruh kritik masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian utama dari upaya penyempurnaan berbagai kebijakan prioritas nasional saat ini.

Pemerintah menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting pada Senin, 27 Juli 2026. Proses evaluasi secara berkala dilakukan guna memastikan seluruh program negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait hal itu. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai dorongan penting dalam memperkuat iklim kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Pemerintah meyakini bahwa setiap masukan dan kritik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin , 27 Juli 2026.

Qodari menjelaskan bahwasanya budaya kerja yang sehat selalu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan baik. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja seluruh aparatur negara secara berkelanjutan dan terukur.

“Karena itu, pemerintah memandang evaluasi sebagai budaya kerja yang sehat dan sejalan dengan prinsip good governance, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh program prioritas nasional harus terus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo. Mekanisme evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas serta ketepatan sasaran dari setiap program pemerintah.

“Evaluasi justru akan memperkuat pelaksanaan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucap Qodari.

Qodari menambahkan bahwa pihak pemerintah terus berkomitmen menjaga efektivitas belanja dan akuntabilitas keuangan negara. Penggunaan anggaran negara harus mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah optimistis bahwa melalui disiplin dalam melakukan evaluasi, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap perbaikan, kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan akan terus meningkat,” ujar Qodari.

Tanggapan tersebut mengacu pada pidato Presiden Prabowo Subianto tanggal 24 Juli 2026 mengenai kebebasan berdemokrasi. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat.

Kritik publik dijamin oleh undang-undang sebagai instrumen penting untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah juga mengingatkan seluruh publik agar tidak menyalahgunakan ruang demokrasi untuk menyebarkan ujaran kebencian.