KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Salah satunya dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan nantinya Satgas tersebut akan melaksanakan rapat besar pada 15 Januari 2026. Rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut Keppres 1/2026, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatra.

“Satgas ini akan fokus memulihkan layanan dasar, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menurunkan risiko bencana berkelanjutan secara nasional. Prinsip kerja Satgas ini tidak sekadar membangun kembali, tetapi memastikan wilayah terdampak menjadi lebih baik,” kata Pratikno saat konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2026).

Pratikno menyebutkan struktur Satgas ini terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang bekerja secara terkoordinasi lintas kementerian/lembaga, TNI, dan Polri. Tim pengarah, kata Pratikno, akan bertugas menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi hingga melakukan monitoring dan evaluasi.

“Tim pelaksana memiliki tugas sepuluh bidang utama, mulai dari penyusunan rencana induk, penyediaan lahan dan pengelolaan data. Kemudian, komunikasi publik, hingga bidang ekonomi, pangan, dan tata kelola pemerintahan,” ucap Pratikno.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin meminta kementerian lembaga mempercepat program pemulihan dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak segera bangkit kembali. Ia juga menekankan pentingnya percepatan program pemulihan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Sejalan dengan arahan Menko PMK, kami meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk segera menyiapkan program recovery dan rekonstruksi yang cepat dan mendalam di daerah terdampak bencana. Ini dilakukan agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali berdaya,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menegaskan Pemda menjadi mitra utama Satgas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lokasi bencana Sumatra. Seluruh intervensi akan berbasis pada data terpadu lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.