DPR Ingatkan Keselamatan Wisatawan Harus jadi Fondasi Utama

‎KBRN, Jakarta: Komisi VII DPR RI menegaskan, pentingnya reformasi total faktor keselamatan dan keamanan pariwisata nasional memasuki awal tahun 2026. Sorotan ini muncul, menyusul rangkaian kecelakaan wisata yang terjadi sepanjang tahun 2025.‎

‎Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menegaskan, keselamatan wisatawan harus menjadi fondasi utama pembangunan pariwisata. Ia menilai faktor keselamatan belum menjadi prioritas kebijakan secara konsisten.

‎“Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. 'Safety and security tourism' harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia serta menempatkan aksesibilitas, amenitas, atraksi (3A+S)," kata politikus PDIP ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (5/1/2026).

‎Evita menilai, sejumlah tragedi wisata sepanjang 2025 menimbulkan korban jiwa dari berbagai destinasi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan laut, pantai, gunung, hingga transportasi penyeberangan.

‎Ia menilai, jaminan keselamatan wisatawan harus sejajar dengan target peningkatan kunjungan dan belanja wisata. Menurutnya, karakter geografis Indonesia menuntut perhatian lebih pada aspek keselamatan.

‎“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem, ini tidak boleh dianggap hal biasa,” ucapnya.

‎Komisi VII mendorong Kementerian Pariwisata RI untuk mengambil inisiatif reformasi keselamatan pariwisata secara menyeluruh. Reformasi diharapkan melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.‎

‎kemudian, ia menuturkan, perlunya penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata. Standar tersebut mencakup sertifikasi operator, sistem peringatan dini, dan koordinasi respon cepat.

‎“Harus ada yang leading untuk menjadi koordinator yang mengatur semua sumber daya secara cepat. Semua sudah ada lembaganya yang menjalankan fungsi masing-masing, kita harus bongkar sisi lemahnya, ini termasuk pre-emtif dan preventif,” ujarnya.

‎Dari sisi wisatawan, Evita juga mendorong kesadaran kritis terhadap prosedur keselamatan di lapangan. Wisatawan diminta berani menolak aktivitas jika keselamatan tidak terjamin.‎

‎“Wisatawan harus kita berdayakan juga. Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator, jika ragu jangan ikut,” katanya.