KBRN, Jakarta: Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Universitas Trisakti menggelar diskusi bertemakan, "HAM untuk siapa? Menyoal Ketidakadilan Dalam Implementasi Nilai Universal". Diskusi yang digelar di Kopi Nako Grogol, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2025) ini menampilkan dua pembicara ternama, yakni Dr. Andrey Sujatmoko, SH, MH, dan Rocky Gerung dengan moderator Palingga.

Diskusi yang membahas berbagai isu pelanggaran HAM di Indonesia dan sedikit menyinggung isu korupsi yang membuat rakyat sengsara, nampak membuat suasana menjadi hidup. Dr. Andrey menjelaskan isu-isu fundamental, salah satunya adalah kasus Trisakti yang sudah dua dekade belum juga terselesaikan.

Dr. Andrey juga mengupas bagaimana isu HAM di Indonesia sejak dahulu tidak pernah mencapai titik terang, di mana para pelaku atau otak dibalik pelanggaran HAM di mejahijaukan. "Apakah benar isu HAM merupakan isu nasional, namun kenapa sampai sekarang negara masih belum serius menanganinya," kata dia.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa ada dua hal berbeda dalam melihat dan menyikapi pelanggaran HAM. Yang pertama merupakan teori, dan kecua adalah dunia nyata yang menyangkut agama, ras, suku dan lainnya.

"Penegakan hukum menjadi kunci bagaimana menegakkan Hak Asasi manusia di Indonesia. Bagaimana melalui kekuatan hukum kemudian hak asasi manusia ditegakkan," ujar Dr. Andre.

Menurut dia, Negara memiliki tugas tiga hal. Yaitu, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia.

Sementara, Rocky Gerung mengatakan bahwa Negara lah yang menebang pohon di Sumatra. Ia menilai terjadinya bencana alam di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh merupakan salah satu tindakan yang semena-mena dan merugikan rakyat.

"Kita berada di satu kondisi di mana kemanusiaan dinilai semata-mata berdasarkan kemampuan kita mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, bukan pada status kita sebagai manusia. Negara seharusnya memahami bahwa dia hanya melayani individu sebagai penagih hak. Akan tetapi, negara tidak melihatnya seperti itu, melainkan hanya sebagai penerima bantuan sosial (BLT) saja," ujar Rocky.

Masih kata dia, prinsip ini yang harus kita halangi. Anggota DPR mengatakan, kalian warga negara adalah rakyat dan kedaulatan kalian sudah kami wakili dan jangan protes.

"Kapan saya menyerahkan kedaulatan saya kepada DPR? Ini yang tidak dipahami oleh anggota DPR, bahwa rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat. Yang diserahkan selama lima tahun adalah kepentingan politik kita, bukan kedaulatan kita. Kedaulatan melekat seumur hidup dan tidak boleh diserahkan satu persen pun," ucap Rocky.

"Indonesia disorot terus oleh dunia internasional dan indeks demokrasi kita pasti turun ketika orang melihat kalau di Trisakti orang tidak boleh bicara tentang kritik intelektual didalam kampus sendiri. Lalu kampus mau buat apa? Pahamilah bahwa, pertama, Ilmu pengetahuan tanpa kritik menjadi doktrin," ujarnya menambahkan.

"Kedua, yang anda ucapkan adalah pikiran ketika ada yang membantahnya. Bantah-membantah adalah tradisi akademis. Kalau ada rektor yang canggung dengan proses bantah membantah berarti dia tidak mengerti dengan proses akademis. Ini berarti si rektor lebih dungu dari dirinya sendiri," kata Rocky.

Di akhir diskusi, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dhenni Ribowo, bersama wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Adryansyah Putra, di hadapan awak media turut menjelaskan bahwa diskusi ini digelar sebagai salah satu wujud memperjuangkan HAM Indonesia.

Terkait isu hak asasi manusia, ia menyebut masih banyak kejanggalan di negara ini, masih ada tebang pilih dan juga tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

"Kami masih melihat banyak yang seakan menutup telinga atau impunitas di mana-mana, bahkan hampir semua pelanggaran HAM yang konteksnya kecenderungan terlibat kekuasaan. Maka kemudian, kasus pelanggaran HAM akan hampa begitu saja, tidak ada follow-up dari pemerintah atau pihak-pihak yang mencoba untuk menunjukkan etikad baiknya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut," katanya.

Terkait dengan akan diberikannya gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto, pihaknya sangat kecewa kepada pemerintah yang menindaklanjuti akan diberikannya gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Dengan tegas kami dari Trisakti menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Kami akan melayangkan surat kepada Kementerian Kebudayaan untuk menyatakan keberatan akan hal ini," kata Dhenni.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Muhammad Adryansyah Putra mengatakan, selama ini pemerintah hanya mementingkan kepentingan pribadi. Padahal, bukan kepentingan pribadi yang dibutuhkan oleh rakyat, salah satunya adalah pendidikan.

"Kami mahasiswa Trisakti diajarkan bagaimana jahatnya rezim Orde Baru pada saat itu," ujarnya.