DPR Sarankan Pemerintah Terima Bantuan Negara
- 06 Des 2025 12:23 WIB
- Pusat Pemberitaan
KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, pemerintah sebaiknya menerima bantuan internasional. Menurutnya, bencana adalah isu kemanusiaan yang perlu respons terbuka.
"Saya mengapresiasi negara yang dengan cepat juga menangani bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Dalam hal penanganan korban dan daerah terdampak saya rasa tak ada masalah jika menerima bantuan dari luar negeri," kata Herman dalam perbincangan dengan RRI Pro3, Jumat (5/12/2025).
"Indonesia juga kan melakukan hal sama ke negara lain. Sehingga, hubungan antarnegara berjalan baik melalui solidaritas kemanusiaan," ujarnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP Saddam Al Jihad mengapresiasi pada negara sahabat. Ia memastikan, pemerintah masih mampu menangani bencana secara mandiri.
Ia mengatakan, Badan Anggaran DPR menyetujui dana Rp4 triliun. "Dana tersebut bukan hanya untuk kondisi darurat," kata Saddam.
Menurutnya, pendanaan juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah disebut berkomitmen menangani bencana melalui sumber daya sendiri.
Terkait bantuan dua ton obat dari Malaysia, Saddam memberi klarifikasi. "Bantuan tersebut lebih sebagai aksi sosial people to people," katanya.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum memutuskan menerima bantuan luar negeri. Menurutnya, kebutuhan lapangan sudah mampu dipenuhi perlahan.
Ia mengatakan, kebutuhan pangan dan pasokan BBM terus dipenuhi. Pemerintah disebut bekerja memastikan penanganan berlangsung baik.
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo memerintahkan penambahan DSP bila diperlukan. Instruksi itu berlaku untuk kementerian dan lembaga terkait penanganan bencana.
Ia menegaskan TNI dan Polri ikut terlibat dalam mitigasi. Pemerintah memastikan penanganan bencana di tiga pro
vinsi dilakukan masif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....