Komisi VII: Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah Kunci Penguatan Industri

KBRN, Batang: Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Hal ini dinilai penting terutama terkait tata ruang dan perlindungan lahan pangan.

Novita mengatakan bahwa isu tata ruang masih menjadi tantangan besar bagi sektor industri di berbagai daerah. Menurutnya, ketidaksinkronan antar kementerian, terutama terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), berdampak langsung pada ekspansi industri dan pembangunan.

“Kepala daerah ingin menjaga sawah sebagai lahan pangan. Tetapi kebijakan Kementerian ATR/BPN seringkali tidak selaras dengan prioritas ketahanan pangan nasional,” ujar Legislator dari fraksi PDIP itu saat kunjungan spesifik ke Batang Industrial Park, Kamis (27/11/2025).

Novita juga menyoroti adanya permintaan jatah LSD dari ATR/BPN yang justru membuat sawah produktif semakin menyusut. Ia menilai hal itu dapat memicu benturan kebijakan antara kementerian teknis dan program prioritas Presiden di sektor pangan.

“Kebijakan yang tidak terintegrasi ini membuat daerah kesulitan menyusun tata ruang yang adaptif. Jika dibiarkan, industri akan tertekan dan daya saing kita menurun,” ucapnya.

Legislator ini menyebut daerah saat ini menghadapi keterbatasan fiskal. Sehingga, pembangunan yang mengandalkan investasi industri harus mendapat kepastian dari sisi tata ruang dan regulasi.

“Ketika kebijakan tidak selaras, industri sulit bergerak, daerah tidak bisa tumbuh, dan pendapatan daerah ikut terhambat. Inilah yang harus DPR suarakan agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah,” ujar Novita.