Komisi VII DPR Desak BSN Kuatkan Regulasi Impor

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Hatta, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap barang impor. Hal ini terkait temuan material radioaktif Cesium-137 pada scrap besi yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, kasus tersebut merupakan bukti adanya celah regulasi dan lemahnya standar pengawasan di pintu masuk negara. Sehingga, ketidaksetaraan perlakuan dagang antara Indonesia dan negara mitra tidak boleh terus terjadi.

"Ekspor kita dipersulit masuk ke negara lain," ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Senin (24/11/2025). Karena itu, Hatta menganjurkan barang (impor) yang masuk ke Indonesia pun tidak boleh semudah itu.

Legislator Fraksi PAN itu mengatakan kasus Cesium-137 merupakan alarm keras. Ini karena scrap yang masuk tanpa pengawasan memicu dampak ekonomi yang luas.

"Barang scrap radioaktif masuk dan akibatnya komoditas kita, termasuk udang, tidak diterima di Amerika Serikat," ucapnya. Hatta menyebut hal ini bukan hanya kecerobohan, tetapi ancaman bagi keselamatan nasional.

Karena itu, BSN diminta membentuk tim khusus bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai untuk memperkuat kontrol lapangan. "Kami menilai masalah ini terlalu besar untuk ditangani BSN sendirian," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty.

Menurut dia, ini karena pakaian bekas impor, produk non-SNI, dan barang murah berkualitas rendah terus membanjiri pasar Indonesia. "Pelaku industri juga mengusulkan perluasan cakupan SNI wajib di sejumlah sektor seperti material, tekstil, dan alat kesehatan," ucapnya.

Evita mengatakan usulan ini mencerminkan kebutuhan industri terhadap sistem standardisasi yang mampu melindungi daya saing dan keamanan konsumen. "Jadi, pengawasan BSN tidak boleh hanya bersifat reaktif," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Dengan reputasi Indonesia yang telah diakui, lanjut Evita, BSN diminta meningkatkan kapasitas pengawasan berbasis risiko. Selain itu juga menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga integritas mutu nasional.