Komisi X Soroti Minimnya Ruang Aspirasi untuk Gen-Z

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyoroti, penilaian Gen Z terhadap Parlemen yang dinilai terlalu formal. Menurut politikus PKB ini, Gen Z saat ini belum mendapat perhatian khusus untuk menyampaikan pendapat.

ia menilai, salah satu penyebab jarak antara DPR dan Gen Z adalah minimnya ruang terbuka untuk menyalurkan aspirasi. Rumah aspirasi yang ada selama ini, dinilainya masih kurang dimanfaatkan secara maksimal.

“Saya sangat setuju dengan statement tersebut. Bahwa Gen Z sementara ini masih belum mendapatkan porsi perhatian khusus,” ujar Habib Syarief kepada RRI.co.id saat di temui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menegaskan, Komisi X siap membuka ruang dialog yang lebih luas dengan anak muda. Termasuk, melalui pertemuan rutin dengan kelompok pemuda.

"Kita nampaknya yang pertama perlu membuka ruang yang lebih luas. Terbuka dan banyak bagi generasi muda," ucapnya.

Selain itu, ia menilai generasi muda juga harus memiliki idealisme. Sebab, hal itu merupakan salah satu kekuatan bangsa.

"Gen Z itu harus idealis. Kalau sudah tidak punya idealisme bagaimana nasib bangsa ini,” ujarnya.

Melansir laman DPR RI, Biro Humas DPR mencatat, selama 2024-2025 lebih dari 1.200 pemuda mengikuti program audiensi dan magang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding lima tahun terakhir, menandakan upaya DPR menjangkau anak muda.

Survei lembaga independen menunjukkan, sekitar 60 persen Gen Z masih merasa DPR terlalu formal. Mereka menginginkan saluran komunikasi lebih terbuka, cepat, dan berbasis digital agar mudah diakses generasi muda.

Di media sosial, anggota DPR mulai memanfaatkan TikTok dan Instagram untuk menyampaikan informasi legislatif. Konten kreatif dan interaktif ini terbukti meningkatkan engagement dan membuat Gen Z lebih paham proses parlemen.

Meski begitu, masih ada kesenjangan antara like dan aksi nyata legislatif yang diharapkan pemuda. Beberapa peserta magang menilai ide mereka kadang sulit masuk agenda resmi DPR atau berakhir di laporan internal.