Kemendagri Luncurkan Program 'Satu Data untuk Semua'

  • 28 Agt 2025 20:32 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

KBRN, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan program "Satu Data untuk Semua". Program ini diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan. Menurutnya, regulasi itu kunci, sebab tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik.

"Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatan data kependudukan secara optimal," kata Teguh pada acara "Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025", yang digelar Kemendagri bersama salah satu TV berjaringan nasional, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ia menjelaskan, Dukcapil sedang meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. Karena itu, sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki, sebab jika jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu.

Selain sistem, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan maraknya kasus kebocoran data di era digital, sehingga semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001.

Teguh menambahkan, akses data tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.

"Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya. Namun, untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP," ucapnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menjawab pertanyaan awak media usai peluncuran program "Satu Data untuk Semua", di Jakarta, Kamis (28/8/2025) petang (Foto: RRI/Heri Firmansyah)

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Ia meminta warga lebih bijak menggunakan dokumen kependudukan agar tidak disalahgunakan. "Lindungi data diri. Jangan mudah membagikan NIK atau KTP ke pihak yang tidak jelas," kata Teguh.

Ia menegaskan bahwa semua layanan Dukcapil tetap gratis dan inklusif. Selain itu, Dukcapil juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan. "Sistem bagus percuma kalau SDM tidak profesional. Maka peningkatan kapasitas itu mutlak," ujarnya lagi.

Penguatan Satu Data juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui interoperabilitas data, pemerintah dapat lebih efektif mengukur capaian program penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, hingga pengendalian inflasi.

Teguh juga menyinggung rencana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memvalidasi data agar lebih cepat dan akurat. Menurutnya, AI akan membantu proses verifikasi, sehingga data makin valid dan bisa diandalkan.

Acara Summit Data Kependudukan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional. Teguh berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat.

Ia menekankan kembali bahwa Satu Data bukan sekadar proyek teknis, tetapi bagian dari agenda besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menyebut, Asta Cita pemerintah harus didukung data yang solid. Tanpa data, program sulit berhasil.

Program Satu Data ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan data yang rapi dan aman, pelayanan publik bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. "Kuncinya satu data, manfaatnya untuk semua," kata Teguh.

Sementara, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono menyebut data kependudukan Dukcapil merupakan fondasi utama. Menurutnya, data paling inti ada di Dukcapil, sedangkan semua kementerian dan lembaga harus bisa terhubung dengan itu.

Ia mengingatkan bahwa BPS mendapat amanat besar melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi. Data ini menggabungkan berbagai sumber, mulai dari survei, registrasi sosial ekonomi, hingga administrasi kementerian.

Menurut Ateng, proses menuju satu data bukan pekerjaan instan, tetapi harus berjalan sistemik. Ia menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan Satu Data tidak hanya soal teknologi, tetapi juga konsistensi semua pihak. "Kolaborasi itu syarat utama," ujarnya menandaskan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....