KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi jangkar transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Menurutnya, program pemerintah untuk mewujudkan transisi energi dan ekonomi hijau tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Untuk mewujudkan transisi energi dan green economy, maka semua harus kita bangun dari sekarang. Terutama dari sisi infrastruktur berkelanjutan," kata AHY, saat menyampaikan keynote speech, pada pembukaan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) International Energy Conference 2025, di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Ia mengatakan, masa depan Indonesia, secara khusus visi Indonesia Emas, harus dibangun di atas infrastruktur yang berkelanjutan. Di mana tidak hanya tangguh dan efisien, tetapi juga rendah karbon, tahan iklim, dan inklusif.

Bicara tentang infrastruktur berkelanjutan, lanjutnya, bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga dapat menggerakan ekonomi. Bahkan memberdayakan masyarakat termasuk generasi muda dan perempuan.

"Pada akhirnya, infrastruktur berkelanjutan bukan hanya menjadi jangkar transisi energi dan ekonomi hijau. Namun, juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," ujar AHY.

Menurutnya, transisi energi dan ekonomi hijau menjadi tantangan mendesak bagi Indonesia. Pada tahun 2024, pangsa energi terbarukan Indonesia baru mencapai 14 persen, masih kurang dari target 23 persen untuk tahun 2025.

Ketahanan energi juga menjadi salah satu tantangan. Utamanya, sekitar 99,83 persen penduduk Indonesia kini memiliki akses listrik, tapi kualitasnya masih belum merata.

“Banyak rumah tangga masih mengalami pemadaman listrik lebih dari lima jam setiap tahun. Kemudian, beberapa kali gangguan layanan, dan masih ada daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh listrik,” ujarnya.

Di sisi lain, produktivitas listrik masih rendah, berkontribusi kurang dari 2 persen terhadap pertumbuhan PDB. Sementara, subsidi energi (juga) memberikan tekanan pada APBN.

"Angka-angka ini bukan sekadar data, melainkan ajakan untuk bertindak. Karena transisi energi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan ekonomi, sosial dan geopolitik," katanya.

Adapun tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan transisi energi adalah pendanaan atau sumber pembiayaan. Untuk itu, dibutuhkan terobosan agar pendanaan proyek-proyek transisi energi bukan hanya mengandalkan APBN, tetapi juga keterlibatan sektor swasta dan investasi asing.

“Singkatnya, kita membutuhkan arsitektur keuangan baru yang mengubah ambisi iklim. Sehingga menjadi kenyataan yang dapat diinvestasikan,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari perencanaan infrastruktur dan investasi publik. Pemerintah juga telah memprosesnya dengan membuat transportasi publik ramah lingkungan, pembangkit listrik rendah emisi kaebon, serta mendukung industri baterai kendaraan listrik.

"Semua ini harus bisa jalan bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menggerakan ekonomi, memberdayakan masyarakat, tanpa mengikis lingkungan kita," ujarnya.

Pemerintah juga fokus pada ketahanan energi dan ingin energi menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berkontribusi bagi pertumbuhan. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak, baik akademisi dengan riset dan data, serta sektor swasta dan masyarakat agar ada rekomendasi bagi kebijakan pemerintah.

"Itu sebabnya PYC dengan inisiatifnya sangat penting bagi Indonesia, karena mendorong paetisipasi akademisi lewat riset menyeluruh terkait energi. Sekaligus memberikan rekomendasi positif bagi pemerintah untuk membuat kebijakan energi yang mensejahterahkan bangsa," kata AHY.

Pada kesempatan itu, Penasihat Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, PYC International Energy Conference 2025 mengangkat tema yang merupakan keprihatinan bersama. Yaitu untuk menyelaraskan ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

"Seminar ini penting karena berangkat dari keprihatinan yang sama mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim. Kita percaya bahwa dengan bersinergi, semua yang kita targetkan dalam transisi energi dan ekonomi hijau dapat tercapai," kata Purnomo.

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu penyumbang besar untuk mengurangi emisi karbon dunia melalui hutan yang sangat luas. Namun di sisi lain juga diperhadapkan dengan produksi emisi karbon yang tinggi.

Pemerintah, kata Purnomo, mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), untuk meningkatkan penggunaan energi bersih. Sekaligus mewujudkan ketahanan energi.

Pendiri PYC ini mengatakan, pemerintah fokus mengembangkan berbagai sumber EBT. Di antaranya, biofuel, energi surya, energi angin, hingga baterai kendaraaan listrik (electric vehicle/EV), dan lainnya.

"Kami yakin jika kita bersama-sama bersinergi, maka bukan hanya transisi energi yang dapat kita wujudkan. Tetapi suatu saat Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki ketahanan energi, bahkan menjadi penyuplai energi bersih," ujar Purnomo.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, transisi energi dan ekonomi hijau membaawa tantangan bagi ketenagakerjaan. Kemajuan teknologi, lanjut dia, mendorong penggunaan mesin yang ramah lingkungan, tetapi juga mengurangi pekerja.

Menurutnya, kementeriannya fokus menghadapi tantangan tersebut dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja hijau. Di mana dapat berevolusi dengan perkembangan teknologi.

"Salah satu misi saya adalah transisi avokasi melalui training center dan workshop untuk menyiapkan tenaga kerja yang sadar dan ramah lingkungan. Kami juga fokus mendorong adaptasi green productivity, dimana industri dapat menghasilkan industri yang bisa menciptakan green job," kata Yassierli.

Di sisi lain, Ketua Umum PYC, Filda Citra Yusgiantoro mengatakan, Indonesia wajib menjaga keseimbangan tiga pilar utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ketiganya yakni ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Tiga pilar utama ini menjadi faktor penting dan kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Filda.

Menurutnya, melalui forum PYC International Energy Conference, pihaknya juga menyoroti tentang pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung ketiga pilar tersebut. "Solusi dan rekomendasi dari pembicara dan audiens ini akan disampaikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.