RRI.CO.ID, Jakarta - Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi panas bumi di berbagai daerah yang memiliki potensi besar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transisi energi nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

Dorongan itu disampaikan dalam forum Geothermal Corner bertajuk "100 Tahun Panas Bumi Indonesia: Peran Pemuda dalam Mengawal Pengembangan Panas Bumi yang Berkeadilan". Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, pemerintah daerah, pelaku industri, praktisi, dan kalangan pemuda untuk membahas pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Koordinator Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi sekaligus Inspektur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Budi Herdianto; Anggota Komisi VI DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin; dan Kepala BPKAD Kabupaten Garut, Saepul Hidayat. Hadir pula Government and Public Relations Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, Erwandi Yanto; perwakilan Star Energy Geothermal, M. Kholifan; serta praktisi Yudi R. Darajat.

Ketua Umum PPEI Taofik Rofi Nugraha mengatakan, peringatan 100 tahun pemanfaatan panas bumi di Indonesia menjadi momentum penting. Terutama, dalam memperkuat pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

Menurut dia, panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang mampu menyediakan pasokan listrik andal dengan emisi rendah. Sekaligus, berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Momentum 100 Tahun Panas Bumi Indonesia merupakan bukti bahwa energi panas bumi telah menjadi sumber energi bersih dan berkelanjutan yang memberikan manfaat besar bagi bangsa. Baik dalam penyediaan listrik maupun mendukung pengurangan emisi," kata Taofik dalam keterangannya, Jumat, 31 Juli 2026.

PPEI juga menilai masih banyak potensi panas bumi di berbagai daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pemerintah didorong mempercepat pengelolaan kawasan-kawasan berpotensi agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Taofik menjelaskan, pengembangan panas bumi tidak hanya berperan dalam penyediaan energi, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Dampaknya antara lain melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, industri panas bumi juga dinilai memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), bonus produksi, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, PPEI turut mengapresiasi perusahaan-perusahaan pengembang panas bumi yang dinilai konsisten menjalankan operasional sesuai ketentuan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Melalui forum Geothermal Corner, PPEI berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda semakin diperkuat. Hal ini penting untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu pilar menuju kemandirian energi Indonesia yang bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan.