KBRN, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, komitmen partainya mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan. Pernyataan ini, diungkapkan oleh Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Muhammad Rusdi.

"Kita semua punya semangat, bagaimana nanti undang-undang yang lahir harus bisa menjawab masalah buruh. Bisa menjawab masalah pengusaha, dan bisa menjawab masalah negara," kata Rusdi dalam acara talkshow bertema 'Mendorong UU Ketenagakerjaan Baru yang Berkeadilan', di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Rusdi menekankan, UU Ketenagakerjaan yang baru harus bisa menjawab tiga kepentingan sekaligus. Yaitu, perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat.

Rusdi juga menekankan, komitmen PKS untuk melahirkan peraturan ketenagakerjaan. Sejak era Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, PKS konsisten mengawal keadilan ketenagakerjaan baik di DPR maupun dari pimpinan partai.

Di Legislatif, Rekan Jejak Anggota DPR RI dari PKS konsisten memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. Pada tahun 2006, ketika ada rencana pemerintah ingin mereduksi perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui Revisi UU ketenagajerjaan, Mustafa Kamal bersuara lantang.

Mustafa, disebutkannya, menolak keras upaya mereduksi hak pekerja di sidang paripurna DPR. Pada tahun 2009-2011, Zuber Syafawi menjadi salah satu motor lahirnya UU BPJS bersinergi dengan para Serikat pekerja.

Di tahun 2012, Ansyori Siregar dan Indra anggota Komisi IX DPR RI PKS, dalam sidang paripurna DPR menyatakan dengan tegas sikap. Rusdi menegaskan, PKS ingin UU ketenagakerjaan baru mengkoreksi UU omnibus Law Cipta kerja.

"UU ketenagakerjaan yang baru harus dibangun dari logika berfikir dan semangatnya adalah kembali ke semangat Pembukaan UUD 1945. Yakni mencerdaskan, melindungi dan mensejahterakan, mengadopsi nilai-nilai luhur Pancasila yakni Spirtualitas," ucapnya.