Legislator Apresiasi Kemenpar Jamin Green Card Geopark Toba

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu menanggapi upaya Kemenpar memperjuangkan status green card Toba Caldera Global Geopark. Ia mengapresiasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang menjamin Geopark Toba mendapatkan green card dari UNESCO untuk perbaikan tata kelola.

“Mengapresiasi kerja Menteri Pariwisata yang lebih sigap merespon. Dan segera bekerja sejak isu pencabutan status Geopark Kaldera Toba mencuat,” kata Legislator dari Fraksi PDIP tersebut dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (10/7/2025).

Bane menyatakan, Kemenpar telah menjalankan rekomendasi UNESCO, agar Geopark Kaldera Toba kembali mendapat green card. Menurutnya, komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardana pada Rapat Kerja Rabu (9/7/2025).

Kemenpar pada (30/6/2025) lalu telah melakukan uji coba jalur yang akan dilalui para asesor dari UNESCO. Kegiatan tersebut didampingi Badan Pengelola, Dinas Pariwisata, dan Tim Asesor tahun 2023 memastikan sesuai rekomendasi UNESCO.

“Saya merasa perlu menyatakan. Dan berharap Menteri Pariwisata menjadi leading sector pengelolaan Kaldera Toba Geopark,” ucapnya.

Terdapat empat rekomendasi perbaikan yang disampaikan UNESCO, pertama, Badan Pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset. Kedua, harus segera dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola.

Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola dapat memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp). Keempat, harus ada perbaikan visibilitas, yakni dengan pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.

Adapun UNESCO akan melakukan penilaian pada 21-25 Juli 2025, dengan Tim Penilai dari Portugal dan Korea Selatan. Kemenpar menghadirkan penerjemah untuk memastikan proses penilaian tersebut berjalan baik.

Hasil revalidasi Toba Caldera Unesco Global Geopark akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark. Sidang tersebut diselenggarakan pada September 2025 di Chile, dan UNESCO akan memutuskan hasilnya pada 2026 di Sidang UNESCO.