Tifatul Sembiring Nilai Efisiensi Anggaran Bertujuan Mengendalikan

KBRN, Jakarta: Pemblokiran anggaran dalam APBN 2025 menjadi perhatian serius, terutama bagi sektor tenaga kerja dan karyawan yang terdampak. Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring tegaskan pemblokiran bukan pemotongan, melainkan pengendalian anggaran yang tidak bisa diubah sepihak oleh Presiden.

“Jadi memang sebetulnya bukan pemotongan ya. Tapi blokir ya,” ujar legislator PKS ini dalam rapat kerja bersama dengan BSN, LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Terkait di blokir, ia mengimbau, agar tidak ada kepanikan atau sikap putus asa. Menurutnya, solusi tetap bisa ditemukan melalui pembahasan bersama DPR dan pemerintah untuk membuka kembali anggaran yang diblokir.

Beberapa dana besar dalam APBN 2025 sudah dialokasikan, seperti Rp720 triliun untuk pendidikan dan Rp800 triliun utang luar negeri. “Belum lagi Bansos, subsidi BBM itu kan Rp300 triliun, jadi yang luasa untuk bisa dipakai itu Rp400 triliun,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebijakan penghematan, terutama proyek-proyek besar seperti IKN dan program makan siang gratis sebesar Rp71 triliun. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, penghematan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Perihal ini, Tifatul menekankan, pentingnya peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Belanja pemerintah harus digerakkan terus karena memberi efek berganda yang memengaruhi sektor lainnya secara signifikan.

Sebagai solusi, lanjutnya, Komisi VII DPR RI akan terus melakukan lobi dan komunikasi dengan pemerintah, termasuk melalui Dirjen Anggaran. "Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (Dinda Regina Rahman)