KBRN, Denpasar : Akbar Himawan Buchari terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2022-2025.

Anggota DPRD Sumatera Utara itu terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVII HIPMI di Surakarta, Jawa Tengah, akhir November 2022.

Pria yang memulai usaha sebagai pemilik Perusahaan Otobus (PO) Kurnia itu melalui jalan terjal untuk menggapai jabatan Ketum BPP HIPMI.

Ia harus melewati putaran kedua untuk memastikan kemenangan dalam Munas.

Akbar Buchari pada putaran pertama hanya memperoleh 57 suara, sedangkan Bagas Ardhadirgha mendapatkan 71 suara, dan Eka Sastra Anggawira 41 suara.

Karena tidak ada calon ketum yang mencapai 85 suara atau 50 persen + 1, dilakukan putaran kedua.

Putaran kedua diikuti Bagas Ardhadirgha dan Akbar Himawan Buchari.

Pada putaran kedua, Akbar Buchari mendapatkan 92 suara, dan Bagas Ardhadirgha memperoleh 68 suara.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Bali, Agus Pande Widura mengakui, pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI sangat alot.

Namun sejak awal, setidaknya 8 BPD HIPMI solid mendukung Akbar Buchari.

"Pada Munas kemarin dari 34 BPD, ada 8 BPD yang solid mendukung Akbar, meliputi Bali, Sumatera Utara, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur," katanya kepada rri.co.id, Kamis (1/12/2022).

BPD HIPMI Bali sebagai salah satu pendukung meyakini, Akbar Buchari mampu membahwa roda organisasi lebih baik.

"Saya juga yakin Akbar dapat membawa HIPMI terbang tinggi, terutama di tengah berbagai tantangan ke depan," tegasnya.

Pengusaha yang akrab disapa APW ini berkeyakinan, terpilihnya Akbar Buchari akan meningkatkan sinergitas antara HIPMI dengan pemerintah pusat dan daerah.

"Apalagi Akbar Buchari mengusung tagline kolaborasi daerah. Kami berharap dengan terpilihnya Akbar akan memberikan warna baru bagi HIPMI," ujarnya.

Kepemimpinan Akbar diharapkan semakin merekatkan kebersamaan diantara anggota dan pengurus HIPMI di seluruh Indonesia.

"Saya berharap Akbar mampu memaksimalkan proses konsolidasi di seluruh kepengurusan, baik di pusat maupun daerah," pungkasnya.