FKUB Papua Tengah Perkuat Koordinasi Lintas Agama untuk Cegah Konflik

RRI.CO.ID, Nabire - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah memperkuat koordinasi lintas agama sebagai langkah pencegahan agar persoalan yang membawa identitas keagamaan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di masyarakat.

Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Robertus Adii, mengatakan konflik sosial masih dapat terjadi di tengah masyarakat, namun selama kurang lebih 16 tahun dirinya memimpin FKUB, persoalan yang memperhadapkan umat dari satu agama dengan umat agama lainnya hampir tidak ditemukan.

Menurut Ignatius, persoalan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah maupun persoalan internal keagamaan tetap dapat muncul. Namun, persoalan tersebut dinilai masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat.

Ia menilai kondisi tersebut perlu terus dijaga melalui dialog lintas agama dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi, kerukunan, serta moderasi beragama.

“Ini yang kita mau menjaga dengan dialog-dialog seperti ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, supaya memang toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama itu penting. Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman,” kata Ignatius kepada tim LPP RRI Nabire, Sabtu 3 Oktober 2026.

Ignatius menjelaskan, menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Menurutnya, interaksi sederhana antarumat beragama, termasuk saling mengenal dan mengunjungi rumah ibadah, dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat toleransi.

Ia mencontohkan FKUB Papua Tengah yang sebelumnya mengunjungi lima tempat beribadah dari lima agama. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk membangun pemahaman sekaligus menghilangkan prasangka antarumat beragama.

“Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Koordinasi Jadi Langkah Awal

Sekretaris FKUB Papua Tengah, Muhammad Syarif, mengatakan mekanisme koordinasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas agama.

Menurutnya, FKUB terlebih dahulu melihat pokok persoalan dan tingkat potensi dampaknya sebelum menentukan langkah penyelesaian. Perwakilan agama kemudian melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi yang dinilai paling tepat.

“Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi, karena dengan rutin bertemu seperti itu maka itu akan membuat setiap perwakilan agama akan lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui,” kata Muhammad Syarif.

Ia menambahkan, komunikasi yang dilakukan secara rutin membuat perwakilan agama memiliki ruang untuk saling memahami ketika muncul persoalan. Dengan demikian, persoalan yang muncul diharapkan tidak berkembang dan memberikan dampak lebih luas.

“Ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menekan dan tidak berdampak lebih luas,” ujarnya.

Muhammad Syarif menilai pola koordinasi lintas agama tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga Papua Tengah tetap menjadi ruang hidup bersama yang damai di tengah keberagaman masyarakat.