RRI.CO.ID, Mimika. Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua atau OAP melakukan aksi pemalangan terhadap kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau UPBJ di Jalan Cenderawasih, SP2, Kabupaten Mimika. Aksi tersebut dilakukan secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kamis 20 agustus 2026.
Dalam aksi tersebut, para kontraktor OAP menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menghentikan tindakan yang dinilai dapat merugikan hak pengusaha OAP serta menuntut implementasi Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang kekhususan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.
Para kontraktor juga menilai kebijakan afirmasi yang telah diberikan pemerintah belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Mereka meminta adanya keterbukaan dan transparansi dalam pembagian pekerjaan, khususnya pekerjaan yang diperuntukkan bagi pengusaha Orang Asli Papua.
Aksi pemalangan tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong. Pemerintah daerah menyatakan terbuka menerima aspirasi dan kritik yang disampaikan para kontraktor, namun meminta seluruh persoalan disampaikan melalui komunikasi yang baik.
"Kita pemerintah siap untuk menerima semua. Hanya tinggal kita mengatur jadwalnya. Kadang-kadang memang OPD-OPD ada yang bilang sama saya, Pak Bupati, ini nggak, ini nggak. Cuma karena waktu yang terlalu sempit, waktu yang susah, sehingga kita bagi-bagi."
Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun Kabupaten Mimika. Menurutnya, persoalan antara pemerintah dan pengusaha perlu diselesaikan melalui kerja sama, kolaborasi, serta koordinasi agar pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
"Kita tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri, harus kita kerja sama, kita kolaborasi, kita saling koordinasi, dengan kita punya tujuan satu, bagaimana membangun Mimika ini dengan baik, dan membuat masyarakat kita ini sejahtera."
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan, persoalan yang disampaikan para pengusaha OAP bukan hal baru. Ia mengaku setiap hari menerima pengusaha yang menyampaikan persoalan serupa, terutama terkait permintaan rekomendasi dari OPD. "Kalau mau kasih, kasih. Kalau tidak mau kasih, ya jelaskan benar. Jangan minta rekomendasi."
Koordinator Aksi Pengusaha OAP Victor Tsenawatme mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena para pengusaha membutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia bersyukur aksi damai tersebut dapat mempertemukan para pengusaha secara langsung dengan Bupati, Wakil Bupati dan jajaran pemerintah daerah untuk membahas persoalan yang mereka hadapi.
"Kita hanya butuh keterbukaan, transparansi. Makanya sikap ini sebenarnya sikap spontanitas dari semua teman-teman pengusaha Papua saja." Tsenawatme berharap hasil evaluasi pemerintah dapat segera disampaikan sehingga pekerjaan APBD 2026 dapat tersalurkan dengan baik dan pengusaha OAP mengetahui kuota pekerjaan yang tersedia.
Sementara itu, Sekretaris Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Mimika Ronald Kambu berharap pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, atau instruksi Bupati terkait pelaksanaan evaluasi pekerjaan tender terbatas bagi OAP. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dalam proses pengadaan sekaligus mencegah terulangnya aksi serupa di kemudian hari.(Sandra)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....