RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pengelola kepegawaian di tingkat provinsi dan delapan kabupaten untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian, termasuk mutasi, kepangkatan, hingga pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Data dari Press Release Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyebutkan, pesan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus A. Soemoele, saat membuka Sosialisasi Mutasi, Kepangkatan dan Pemberhentian PNS di Timika, Rabu 19 Agustus 2026.
Silwanus mengatakan, pemahaman teknologi menjadi semakin penting karena berbagai layanan kepegawaian kini dilakukan secara digital. Karena itu, pengelola kepegawaian perlu terus belajar agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Harapan kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini, seluruh peserta akan memiliki persepsi, pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam memahami bagaimana proses mutasi, pemberhentian dan kenaikan pangkat menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel. Satu kuncinya adalah bapak ibu harus terus belajar IT. Karena semua layanan kepegawaian sekarang dilakukan secara digital,” tegas Soemoele.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membangun manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. Penguatan kapasitas pengelola kepegawaian diharapkan dapat mendukung komitmen tersebut.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kepegawaian dari organisasi perangkat daerah maupun delapan kabupaten terkait kebijakan dan mekanisme administrasi kepegawaian.
Denci menjelaskan, materi yang diberikan mencakup mekanisme mutasi, pemberhentian atau pensiun, serta persyaratan dan proses kenaikan pangkat. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus meminimalkan kesalahan dan kekurangan dokumen.
“Juga untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, meminimalkan kesalahan dan kekurangan dokumen dalam proses administrasi kepegawaian, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian kepada ASN,” tegasnya.
Sosialisasi berlangsung selama 19 hingga 20 Agustus 2026 dengan melibatkan pengelola layanan kepegawaian dari seluruh Papua Tengah serta pejabat yang terhubung dengan layanan kepegawaian. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, sebagai pemateri.
Penguatan layanan kepegawaian juga memiliki arti penting bagi ASN Orang Asli Papua (OAP). Pemahaman yang lebih baik terhadap sistem digital dan administrasi kepegawaian dapat membantu memastikan hak-hak kepegawaian, termasuk proses kenaikan pangkat, mutasi, maupun pemberhentian, diproses secara tertib dan sesuai ketentuan.
Melalui peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan administrasi ASN di provinsi dan delapan kabupaten dapat semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Papua Tengah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....