RRI.CO.ID, Nabire - Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Nabire didorong tidak hanya menyediakan fasilitas bagi nelayan, tetapi juga mengubah pola ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini masih bergantung pada aktivitas penangkapan ikan secara tradisional.
Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si., mengatakan sebagian besar masyarakat pesisir di wilayah adatnya merupakan nelayan tradisional yang masih mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Otis, kondisi tersebut membuat masyarakat belum banyak mengembangkan pengelolaan hasil tangkapan dalam jumlah besar untuk meningkatkan taraf hidup. Ia menilai kehadiran KNMP dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong masyarakat pesisir meningkatkan perekonomian.
“Belum bagaimana kita berpikir untuk menyiapkan ikan dalam jumlah besar untuk mencukupi kehidupan yang lebih baik, padahal alam menyediakan sumber daya yang luar biasa di laut,” kata Otis saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan KNMP di Kelurahan Siriwini, Selasa 11 Agustus 2026.
Otis menegaskan masyarakat adat mendukung program pemerintah tersebut, namun keberadaan fasilitas yang dibangun harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan agar pembangunan dengan anggaran besar tidak berhenti pada tahap awal atau kehilangan fungsi setelah beberapa waktu.
Karena itu, Otis meminta pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga serta mengelola fasilitas KNMP agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, peningkatan hasil tangkapan juga harus diikuti dengan pasar yang baik sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan.
“Kalau ikan banyak, besok pasaran ini juga bagus. Jika pasar bagus, pasti masyarakat akan sejahtera” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., mengatakan pembangunan KNMP di Nabire merupakan bagian dari 14 KNMP yang dibangun di Papua Tengah tahun ini. Enam lokasi berada di Nabire dan delapan lokasi lainnya berada di Kabupaten Mimika.
Karlos menjelaskan, pembangunan KNMP tersebut merupakan bagian dari kuota 200 KNMP untuk Tanah Papua. Seluruh pembangunan di Papua Tengah tahun ini menggunakan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan lahan sesuai persyaratan.
“Jadi kalau lokasi di salah satu kabupaten itu memenuhi syarat, berarti bisa dapat untuk menyerap 200 kota tadi. Tapi kita di Papua Tengah hanya bisa menyerap di Nabire 6, di Timika 8,” kata Karlos.
Menurut Karlos, kesiapan lahan menjadi salah satu tantangan dalam penyerapan kuota KNMP di Tanah Papua. Lahan yang digunakan dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat adat yang diserahkan kepada pemerintah tanpa meminta ganti rugi.
Untuk enam lokasi di Nabire, Karlos memastikan persoalan lahan telah diselesaikan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Pemerintah daerah selanjutnya diharapkan dapat memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Enam lokasi KNMP Nabire berada di Kelurahan Siriwini, Kampung Makimi, Kelurahan Kalibobo, Kampung Sanoba, Kampung Sima, dan Kampung Yaur. Pembangunan di Kelurahan Siriwini menjadi lokasi peletakan batu pertama yang dilaksanakan secara khusus, sekaligus menandai dimulainya pembangunan KNMP di lokasi lainnya.
Pembangunan KNMP di Nabire diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan potensi perikanan dari tingkat nelayan hingga pemasaran, sehingga sumber daya laut yang melimpah dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....