RRI.CO.ID,Mimika – Fraksi Rakyat Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPP-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika yang digelar pada Selasa (28/7/2026).

Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Rakyat Bersatu, Herman Gafur. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Fraksi Agustinus W. Murib serta anggota Amons Jamang dan Derek Tenouye.

Dalam penyampaiannya, Herman Gafur mengatakan Fraksi Rakyat Bersatu mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp6,050 triliun atau 98,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,588 triliun atau 82,15 persen dengan prioritas pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Meski memberikan apresiasi, Herman Gafur menegaskan fraksinya masih menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mencapai 78,34 persen dan Dana Desa sebesar 79,51 persen. Fraksi juga meminta penjelasan terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp426,09 miliar serta rendahnya serapan APBD hingga pertengahan tahun 2026.

Herman Gafur juga menyampaikan bahwa meskipun program yang didanai Dana Otonomi Khusus telah mencapai target 100 persen, manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta kualitas layanan agar dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Fraksi Rakyat Bersatu menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di antaranya masih terdapat pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun maupun meninggal dunia, serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum sesuai dengan kelas jabatan. Fraksi juga menilai pengelolaan aset daerah masih perlu dibenahi karena masih ditemukan aset yang dikuasai pihak yang tidak berhak dan kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya.

Pada sektor pelayanan dasar, Fraksi Rakyat Bersatu menyoroti masih rendahnya kehadiran tenaga kesehatan di wilayah pesisir yang berdampak pada pelayanan kesehatan dasar, penanganan kasus darurat, serta pelayanan ibu dan anak. Selain itu, persoalan penyediaan air bersih di wilayah pesisir maupun perkotaan dinilai belum ditangani secara optimal.

Di bidang pembangunan, fraksi menilai pemerataan infrastruktur di wilayah pesisir dan pegunungan masih belum sesuai dengan visi pembangunan dari kampung ke kota. Sentra UMKM di Pasar Sentral Mimika yang dibangun menggunakan anggaran daerah juga dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga perlu segera dioptimalkan.

Fraksi Rakyat Bersatu juga meminta pemerintah daerah mempercepat penanganan konflik sosial di Kwamki Narama, menyelesaikan persoalan batas wilayah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai, serta meningkatkan ketersediaan transportasi umum darat dan laut. Selain itu, fraksi meminta pembaruan data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran, penanganan anak terlantar secara berkelanjutan, solusi terhadap tingginya angka pengangguran khususnya di kalangan Orang Asli Papua, serta kejelasan pelaksanaan kebijakan afirmasi beasiswa pendidikan bagi anak OAP sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Menutup pandangan umum fraksi, Herman Gafur mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta mempercepat langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Mimika.(Sandra)