RRI.CO.ID, Mimika - Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memastikan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akan mengalami percepatan mulai Agustus setelah pemerintah daerah menyelesaikan proses revisi anggaran yang terdampak penurunan pendapatan daerah.

Menurut Emanuel, penyusunan APBD 2026 pada awalnya mengacu pada proyeksi pendapatan yang disusun berdasarkan kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pemerintah tidak memperkirakan adanya penurunan pendapatan yang dipengaruhi situasi ekonomi global.

"Penyusunan anggaran itu disesuaikan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak memprediksi akan terjadi penurunan. Ternyata ada pengaruh geopolitik dunia yang berdampak pada pendapatan daerah," ujar Emanuel Kemong.

Ia menjelaskan, perubahan kondisi ekonomi tersebut juga memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan, termasuk biaya pembangunan infrastruktur. Akibatnya, sejumlah target pekerjaan harus dihitung ulang agar sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

"Contohnya, kalau awalnya kita merencanakan membangun jalan sepanjang 10 kilometer, setelah dihitung kembali dengan anggaran yang ada mungkin hanya bisa dikerjakan sekitar 8 atau 6 kilometer. Karena itu anggarannya harus direvisi kembali," katanya.

Emanuel mengakui proses revisi tersebut berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun. Selain itu, realisasi dana Otonomi Khusus yang juga mengalami perlambatan turut mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan.

Meski demikian, ia optimistis kondisi tersebut akan membaik dalam beberapa bulan ke depan.

"Setelah revisi selesai, saya pastikan mulai Agustus penyerapan anggaran akan lebih cepat karena sekarang kita sedang melakukan berbagai persiapan," ujarnya.

Emanuel menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika tetap berpegang pada visi pembangunan Bupati Johannes Rettob dan dirinya, yakni membangun dari kampung menuju kota. Karena itu, tiga distrik menjadi prioritas pembangunan, yakni Mimika Barat, Mimika Timur, dan Agimuga.

"Dari awal visi kami adalah membangun dari kampung ke kota. Tiga distrik yang menjadi skala prioritas adalah Mimika Barat, Mimika Timur, dan Agimuga," jelasnya.

Ia mengatakan, organisasi perangkat daerah, khususnya dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, telah mulai mengarahkan program pembangunan ke wilayah prioritas tersebut sebelum nantinya diperluas ke distrik lainnya.

"Sudah mulai bergerak menuju ke arah itu. Tiga distrik menjadi konsentrasi kami, kemudian nanti menyebar ke tempat-tempat lain juga," katanya.

Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat mengenai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Emanuel menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika tidak menemukan adanya permasalahan sebagaimana yang beredar.

"Tidak ada temuan tentang SiLPA. Hasil rekomendasi dari BPK juga tidak menemukan adanya persoalan itu. Dana tersebut masih bergerak dan masih digunakan sesuai proses pelaksanaan kegiatan," tegas Emanuel.(Sandra)