RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire pada 2 Juli lalu.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman aparat kampung mengenai pentingnya administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, menegaskan bahwa kelengkapan dokumen kependudukan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara.

"Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik—mulai pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga ketenagakerjaan—membutuhkan administrasi kependudukan yang lengkap. Maka setiap warga wajib memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap," ujar Albertus Iyai membacakan arahan Gubernur Meki Nawipa.

Gubernur Meki Nawipa juga mengimbau seluruh masyarakat Papua Tengah untuk melengkapi dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, hingga akta kematian. Menurutnya, dokumen tersebut bukan hanya persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi identitas hukum yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

"Kelengkapan administrasi kependudukan ibarat napas kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan hak-haknya yakni akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan hukum. Di sisi lain, data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan," demikian arahan Gubernur yang dibacakan Albertus Iyai.

Sosialisasi diikuti Kepala Distrik Nabire Barat beserta aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Albertus berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara aktif serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang lebih tertib di tingkat kampung.

Kegiatan menghadirkan dua materi utama. Sesi pertama disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yermias Mote, mengenai pentingnya data dan dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pemerintah kampung. Sementara sesi kedua disampaikan Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond, yang menjelaskan persyaratan dan prosedur penerbitan dokumen kependudukan.

Ketua Panitia Pelaksana, Roni Abidondifu, mengapresiasi antusiasme peserta dan mengajak aparat kampung terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga tertib administrasi kependudukan.

"Bagi warga, dokumen adalah kunci hak. Bagi pemerintah kampung, data yang benar menjadi landasan menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran," kata Roni.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, mendorong kesadaran masyarakat melengkapi dokumen, serta menghasilkan data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pembangunan daerah.