RRI.CO.ID,Mimika - Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang, menyampaikan pada senin 29 juni 2026, sebanyak lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika telah kembali beroperasi setelah sebelumnya dihentikan sementara. Sementara itu, enam SPPG lainnya masih menjalani proses perbaikan sebelum kembali memberikan layanan secara penuh.

Nalen menjelaskan, sebelumnya terdapat 11 SPPG di Kabupaten Mimika yang dihentikan sementara operasionalnya. Hingga saat ini, lima SPPG telah memenuhi persyaratan sehingga diizinkan kembali beroperasi, sedangkan enam lainnya masih dalam proses pembenahan sarana dan prasarana.

Menurutnya, kendala utama yang masih dihadapi adalah penyempurnaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Peralatan IPAL harus didatangkan dari Pulau Jawa sehingga membutuhkan waktu pengiriman melalui jalur laut. BGN terus berkoordinasi dengan para mitra agar proses perbaikan dapat dipercepat.

Ia berharap seluruh SPPG yang masih dalam tahap perbaikan dapat segera kembali beroperasi sehingga pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat dapat berjalan optimal, terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru.

Meski demikian, Nalen menegaskan pelayanan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan seperti biasa. Menurutnya, kelompok tersebut tetap menjadi sasaran utama program sehingga pelayanan tidak dihentikan meskipun sebagian SPPG masih dalam proses pembenahan.

Sementara itu, untuk peserta didik, pelaksanaan program tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor 8. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa makanan bergizi gratis tidak dibagikan kepada siswa pada hari libur sekolah.

Selain memastikan keberlanjutan layanan, BGN juga mulai memperkuat pemanfaatan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG. Bahan pangan seperti ubi, telur, dan komoditas pertanian lainnya akan diprioritaskan untuk diserap dari petani dan peternak lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait penerapan menu tanpa nasi seperti yang mulai diterapkan di Nabire, Nalen mengatakan kebijakan tersebut belum menjadi kewajiban bagi seluruh SPPG di Mimika. BGN masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk menghitung kebutuhan bahan pangan lokal agar pasokan tetap mencukupi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.(Sandra)