RRI.CO.ID,Mimika - Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) menggelar Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Kamis 25 juni 2026. Kegiatan ini bertujuan membangun kapasitas generasi muda dalam melakukan riset, advokasi, serta memperkuat jaringan aktor lokal guna mendukung perlindungan warga sipil dan penyelesaian konflik di Papua.

Sekretaris Jenderal MPSI, Charles Kossay, mengatakan workshop tersebut dilatarbelakangi masih sering terjadinya konflik di sejumlah wilayah Papua, termasuk di Kabupaten Mimika. Menurutnya, konflik yang terjadi kerap dipicu oleh penyebaran informasi yang belum terverifikasi sehingga memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Charles menjelaskan, MPSI mendorong setiap persoalan yang muncul di masyarakat diselesaikan berdasarkan hasil riset dan data yang valid. Dengan demikian, informasi yang diterima para pemangku kepentingan dapat dipastikan akurat sehingga langkah penanganan maupun penyelesaian konflik dapat dilakukan secara tepat.

Selain penguatan riset, MPSI juga membangun jaringan aktor lokal yang terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan. Jaringan tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung informasi dari masyarakat kepada pemerintah maupun lembaga terkait agar penanganan berbagai persoalan dapat dilakukan lebih cepat.

Menurut Charles, apabila terjadi konflik di masyarakat, jaringan lokal dapat membantu proses mediasi dan negosiasi terlebih dahulu. Jika penyelesaian secara damai tidak memungkinkan, persoalan tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Workshop ini secara khusus menyasar kalangan anak muda karena dinilai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Melalui pelatihan riset dan advokasi, generasi muda diharapkan mampu mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak konflik maupun persoalan sosial lainnya.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya organisasi Cipayung, GMKI, HMI, PMKRI, serta Muhammadiyah. Mereka diajak untuk berkolaborasi dalam memperkuat jejaring lokal yang mampu memberikan informasi akurat kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Charles menambahkan, MPSI merupakan organisasi yang baru memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum pada tahun 2026 dan saat ini telah melakukan kegiatan di sekitar enam hingga tujuh kabupaten di Papua. Setelah mengunjungi sejumlah daerah seperti Tambrauw, Sorong, Boven Digoel, Manokwari, Merauke, dan Timika, MPSI menilai penguatan riset dan advokasi sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Ia menegaskan, fokus MPSI tidak hanya pada isu konflik, tetapi juga mendorong penyelesaian persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Melalui riset, advokasi, serta penguatan jaringan masyarakat, MPSI berharap berbagai persoalan di Papua dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Sandra)