RRI.CO.ID,Mimika – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Hj. Rampeyani Rachman, meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Mimika. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi memicu praktik penimbunan oleh oknum tertentu dan berdampak pada antrean panjang di sejumlah SPBU,Pada Selasa 23 juni 2026.

Menurut Rampeyani, persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dirasakan di berbagai wilayah Papua. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah antisipatif agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kenaikan harga BBM untuk meraih keuntungan pribadi melalui praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi.

Ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika untuk lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan, bahkan bila perlu menempatkan petugas setiap hari untuk bekerja sama dengan Pertamina dalam memantau penyaluran BBM. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Rampeyani menilai kenaikan harga Pertamax dan perubahan harga Dexlite dapat membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat. Karena itu, ia meminta Bupati Mimika memberikan instruksi langsung kepada dinas terkait agar bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan praktik yang menyebabkan kelangkaan BBM.

Selain pemerintah daerah, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam pengawasan distribusi BBM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina sangat diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Rampeyani secara khusus menyoroti BBM jenis Pertalite yang saat ini menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya masih relatif terjangkau. Ia mengingatkan agar stok Pertalite tetap dijaga sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat semakin membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga meminta Pertamina untuk lebih aktif membantu pemerintah dalam mengawasi kuota dan distribusi BBM. Menurutnya, Pertamina memiliki data dan sistem yang memungkinkan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses pengisian maupun distribusi BBM sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sejak awal.

Di akhir pernyataannya, Rampeyani menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM harus menjadi perhatian bersama. Ia berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat keamanan dapat bersinergi menjaga ketersediaan BBM, khususnya Pertalite, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak dimanfaatkan oleh para penimbun maupun pihak yang mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik.(Sandra)