Mimika Targetkan Peningkatan Nilai SPIP dan Pengendalian Korupsi

RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional serta Asistensi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2026 di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Senin 8 juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah Kriso Wandi Siahaan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Abraham Kateyau, Kepala Bapenda Kabupaten Mimika Dwi Cholifah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurutnya, SPIP merupakan proses yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, guna memberikan keyakinan atas tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa manajemen risiko menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan karena mampu mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian program dan kegiatan. Dengan memahami risiko sejak tahap perencanaan, pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah pengendalian yang tepat sehingga tujuan pembangunan tetap dapat dicapai.

Kriso juga mengungkapkan bahwa hasil penilaian maturitas SPIP terintegrasi di Kabupaten Mimika masih berada pada angka 2,8, sementara target minimal yang harus dicapai adalah level 3. Selain itu, Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi juga masih memerlukan penguatan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi dengan pemukulan tifa menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara terhadap manajemen risiko, SPIP, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Bupati, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tata kelola memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, manajemen risiko digunakan untuk mengelola ketidakpastian dan potensi hambatan, sedangkan SPIP berfungsi memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Johannes menekankan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, efektivitas penggunaan APBD, serta keberhasilan program prioritas pemerintah daerah. Selain itu, langkah tersebut juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan di dapat terus meningkat demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. (Sandra)