Pemda Nabire Perkuat Manajemen Risiko, BPKP Papua Tengah Siap Dampingi Seluruh OPD

RRI.CO.ID, Nabire – Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Manajemen Risiko yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd., yang membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, ketidakpastian, dan perubahan lingkungan strategis yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, manajemen risiko bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja yang mampu membantu pemerintah mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini, melakukan mitigasi secara tepat, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Bupati juga menyoroti pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko, pengendalian yang telah dilakukan, serta langkah-langkah pengendalian yang akan dilaksanakan.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah tidak hanya menyusun dokumen manajemen risiko sebagai formalitas, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi kinerja,” ujar Bupati dalam sambutan yang dibacakan Sekda Nabire.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, S.E., M.M., mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menyusun manajemen risiko secara lebih baik.

Menurut Kriso, BPKP Papua Tengah siap memberikan pendampingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menyusun daftar risiko sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Kami berharap peserta memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen risiko. BPKP Papua Tengah siap mendukung dan mendampingi agar setiap OPD benar-benar mampu menyusun daftar risiko yang berkualitas dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan program kerja,” kata Kriso.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Nabire berharap budaya sadar risiko dapat semakin tumbuh di lingkungan pemerintahan sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada hasil.