Wamen PU RI Kunjungi Proyek Pembangunan Kantor Gubernur, MRP, dan DPR Papua Tengah

RRI.CO.ID, Nabire - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., mengapresiasi progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah yang saat ini terus berjalan sesuai target.

Hal tersebut disampaikan Diana Kusumastuti saat melakukan peninjauan langsung pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Rabu 3 Juni 2026.

"Kami hari ini mengunjungi proyek pembangunan Kantor Gubernur, MRP, dan DPR Papua Tengah. Saya cukup terkejut sekaligus mengapresiasi Papua Tengah karena secara bersamaan sedang membangun tiga gedung utama pemerintahan," ujar Diana Kusumastuti.

Menurutnya, pembangunan tersebut mencakup tiga tower atau gedung utama yang berada dalam satu kawasan pemerintahan, yakni Gedung A, Gedung B, dan Gedung C yang berdekatan dengan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor MRP Papua Tengah.

Diana menilai progres pembangunan yang telah dicapai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, progres pekerjaan yang dibiayai melalui APBD menunjukkan capaian yang positif.

"Kalau kita lihat tadi progresnya cukup bagus. Mudah-mudahan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada akhir Desember 2026," katanya.

Ia berharap pembangunan kawasan pemerintahan tersebut nantinya dapat menjadi pendorong bagi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonom baru di Tanah Papua.

Dalam kesempatan itu, Diana juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah pusat terkait sejumlah usulan perubahan desain dan kebutuhan teknis pembangunan yang disampaikan Gubernur Papua Tengah.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait beberapa detail teknis yang perlu dibahas lebih lanjut, termasuk usulan perubahan pada beberapa bagian bangunan agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan daerah," ujarnya.