RRI.CO.ID, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dinas Kesehatan menggelar Workshop Penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan BLUD Puskesmas untuk Pelayanan Kesehatan Prima di Pesisir dan Pegunungan” ini berlangsung di Hotel Horison Diana Timika selama dua hari, Rabu hingga Kamis, 20–21 Mei 2026.

Workshop tersebut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Plt Kepala Dinas Kesehatan Mimika Godfried Maturbongs, serta Narasumber Kasubdit BLUD Direktorat BUMD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, R. Wisnu Saputro. Kegiatan ini juga melibatkan para kepala puskesmas, pejabat Dinas Kesehatan, serta tim pakar dari Universitas Indonesia.

Ketua panitia pelaksana Farida dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan memperkuat kesiapan puskesmas, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan setara dengan wilayah perkotaan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan Mimika sehat melalui pembangunan infrastruktur, sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Farida menjelaskan, selama dua hari pelaksanaan, peserta akan menerima materi terkait penguatan BLUD, penyusunan dokumen administrasi, hingga kunjungan lapangan ke Puskesmas Timika sebagai bagian dari pembelajaran teknis penerapan BLUD. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat tersusun dokumen administrasi sebagai salah satu syarat penetapan BLUD bagi puskesmas di Mimika.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia mengatakan, dari 26 puskesmas yang ada di Mimika, sebanyak 13 puskesmas telah menerapkan pola BLUD dan menjadi salah satu yang terbanyak di Tanah Papua.

Menurut Johannes Rettob, penerapan BLUD menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sumber daya manusia kesehatan, fasilitas pelayanan, serta peningkatan kompetensi tenaga medis di seluruh wilayah Mimika, termasuk daerah pedalaman dan pegunungan.

Namun demikian, Johannes juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman. Selain keterbatasan tenaga dokter dan dokter spesialis, faktor keamanan di beberapa wilayah pegunungan turut memengaruhi operasional puskesmas. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Mimika tetap berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan demi mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Di kesempatan yang sama, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri R. Wisnu Saputro menjelaskan bahwa BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menuturkan, sistem BLUD memungkinkan fasilitas kesehatan menggunakan langsung pendapatan layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa harus melalui mekanisme birokrasi yang panjang, namun tetap wajib dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wisnu juga menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang wajib diperkuat pemerintah daerah. Karena itu, penerapan BLUD di puskesmas dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi pembiayaan kesehatan di daerah.(Sandra)