Penguatan Otsus Papua Jadi Fokus dalam 12 Poin Kesepakatan di Mimika

RRI.CO.ID, Mimika - Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dengan tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” yang digelar di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin 11 Mei 2026, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang disepakati para kepala daerah se-Tanah Papua.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen bertajuk “Kesepakatan Timika” yang terdiri dari 12 poin strategis dan ditandatangani oleh enam gubernur di Tanah Papua.

Adapun kepala daerah yang terlibat dalam penandatanganan tersebut yakni Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua, mempercepat pembangunan daerah otonom baru, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam poin pertama, para kepala daerah menyatakan komitmen untuk mendukung agenda dan program strategis Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Poin kedua menekankan keberlanjutan berbagai program strategis pemerintah di Tanah Papua sejak 2024, seperti pembangunan Trans Papua, Tol Udara, BBM Satu Harga, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, kawasan industri, hingga pengembangan sentra pertanian dan pariwisata prioritas di Papua.

Pada poin ketiga, forum mendorong percepatan penyelesaian pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan infrastruktur penunjang di daerah otonom baru paling lambat tahun 2028 guna meningkatkan pelayanan publik.

Sementara poin keempat menyoroti pentingnya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan dari kementerian terkait dan mitra pembangunan internasional dalam penguatan tata kelola Dana Otsus melalui revisi regulasi, termasuk pembentukan taskforce tata kelola Dana Otsus di setiap daerah.

Forum juga menegaskan komitmen mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif melalui percepatan pembangunan Papua. Selain itu, para gubernur sepakat mengawal penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026 secara serius dan tepat sasaran.

Dalam bidang olahraga, para kepala daerah mendorong terwujudnya provinsi-provinsi di Tanah Papua sebagai “Provinsi Olahraga” melalui dasar hukum berupa Perpres atau Inpres untuk membangun generasi muda Papua sejak usia dini hingga tingkat prestasi.

Kesepakatan lainnya mencakup penguatan kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, BP3OKP, MRP, DPRP, serta Komite Eksekutif dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.

Selain itu, forum juga menekankan optimalisasi program prioritas strategis bersama menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif, termasuk pendataan Orang Asli Papua (OAP), sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan bagi OAP, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Dalam poin kesebelas, para gubernur menyepakati bahwa kekayaan alam Papua tidak hanya dinikmati daerah penghasil, tetapi harus menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Papua melalui pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang adil dengan prinsip “satu untuk enam dan enam untuk satu”.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Silwanus Sumule mengatakan forum tersebut menghasilkan berbagai komitmen bersama yang telah ditandatangani para pimpinan daerah.

Menurut Sumule, agenda lanjutan pada Selasa akan menjadi bagian penting karena membahas implementasi teknis dari berbagai ide dan gagasan yang telah disepakati dalam forum.

“Kalau bicara level teknis, itu yang akan menjadi pegangan bagi kita untuk pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu pembahasan penting dalam forum teknis tersebut adalah kemungkinan pemberian masukan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 terkait tata kelola Dana Otsus. (Sandra)