Satukan Langkah Baru dalam Pembangunan Papua lewat Forum Strategis Otsus

RRI.CO.ID, Mimika — Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Senin 11 Mei 2026. Forum tersebut menghadirkan enam gubernur dan perwakilan pemerintah daerah se-Tanah Papua bersama jajaran Pemerintah Pusat, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BP3OKP, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan membangun komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memastikan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Forum yang dipusatkan di Timika ini dinilai strategis menyusul peningkatan signifikan pagu Dana Otsus Papua tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun, dengan tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang masih menunggu penetapan Pemerintah Pusat. Kenaikan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Ketua Panitia yang juga Pejabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengawal implementasi Otsus Papua agar lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah diperkuat melalui berbagai regulasi turunan seperti PP Nomor 107 Tahun 2021 hingga PMK Nomor 33 Tahun 2024. Salah satu terobosan yang dibahas dalam forum tersebut adalah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Dana Otsus melalui interoperabilitas SIPPP, SIPD, dan SIKD yang dinilai mampu mempercepat penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal.

Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan seluruh daerah di Tanah Papua harus bersatu membangun masa depan Papua yang lebih baik melalui kolaborasi dan kesamaan visi pembangunan.

Sementara itu, Team Leader Program SKALA, Petrarea Karetji, dalam sambutannya menyoroti masih adanya berbagai “tiang penghalang” dalam pelaksanaan Otsus Papua. Ia menggambarkan tantangan tersebut seperti seseorang yang berjalan sempoyongan dan menabrak tiang di jalan.

Menurut Petrarea, terdapat tiga persoalan utama yang harus diselesaikan bersama, yakni rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Dana Otsus, lemahnya data sosial ekonomi orang asli Papua, serta terbatasnya kolaborasi antar lembaga dan pemerintah.

Ia menilai banyak masyarakat masih mempertanyakan manfaat nyata Dana Otsus terhadap kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan ekonomi lokal masyarakat Papua. Karena itu, penguatan tata kelola melalui regulasi dan integrasi sistem informasi menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Petrarea juga menekankan pentingnya data sosial ekonomi yang terpilah bagi orang asli Papua maupun non-orang asli Papua agar kebijakan dan penganggaran Otsus dapat tepat sasaran, adil, dan berdampak nyata bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat miskin.

Selain itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP , DPRK, MRP , BP3OKP, dan mitra pembangunan guna mempercepat pembangunan Papua secara menyeluruh.

Kegiatan forum dibuka secara simbolis dengan pemukulan tifa oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri. Forum tersebut turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, sebagai narasumber dan diikuti enam gubernur serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, pemerintah menegaskan bahwa Otonomi Khusus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan melalui integrasi sistem informasi daerah, penguatan akuntabilitas Dana Otsus, percepatan penyelesaian regulasi turunan Otsus, hingga pentingnya sensus orang asli Papua sebagai basis data utama dalam perencanaan pembangunan.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan Papua menuju Papua yang lebih sejahtera, mandiri, adil, dan inklusif.(Sandra)