Sinergi Pusat-Daerah, DPR Papua tengah Dorong Kampung Nelayan Mimika

RRI.CO.ID, Mimika – Hearing Pimpinan DPR Papua Tengah terkait pengembangan kampung nelayan di Kabupaten Mimika menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, terutama dalam upaya pemberdayaan nelayan dan penyelesaian persoalan aset PPI Pomako, Rabu 6 Mei 2026.

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian program yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Menurutnya, pendekatan yang terlalu birokratis justru dapat membuat masyarakat menjadi apatis terhadap program pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa fokus utama dalam hearing tersebut adalah percepatan pembangunan kampung nelayan mandiri sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Program ini diharapkan mampu menghadirkan berbagai fasilitas pendukung seperti SPBN, pabrik es, serta sarana perikanan lainnya, sehingga masyarakat Mimika dapat mengelola potensi laut secara mandiri dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Selain itu, disepakati pula pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Pomako yang akan dijadikan sebagai model pengembangan bagi wilayah lain. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan yang mudah diakses, sehingga dapat menunjang aktivitas masyarakat nelayan secara maksimal.

Terkait dengan aset PPI Pomako, DPR Papua Tengah bersama pemerintah daerah sepakat bahwa status aset tersebut akan dibahas secara khusus antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, John Gobai juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta, termasuk perusahaan terkait, untuk mendukung pembangunan sektor perikanan. Ia berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan ego sektoral dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, dalam kesepakatan bersama yang telah disepakati di Hotel Horison Diana Timika, beberapa poin penting yang disetujui antara lain: pengagendaan khusus status PPI Pomako, pembangunan kampung nelayan di kawasan Apurpi Pomako setelah penyelesaian lahan, pembangunan SPBN di kawasan industri perikanan, serta penyelesaian lahan milik masyarakat untuk pembangunan kampung nelayan.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Kamoro sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Clemens Ohoilulin, menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah perikanan terbagi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sesuai dengan batas wilayah laut. Ia juga menyoroti perlunya koordinasi lintas instansi terkait aktivitas bongkar muat ikan di tengah laut yang saat ini masih terjadi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat, termasuk penguatan koperasi nelayan dan koperasi Merah Putih. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam mempercepat pembangunan sektor perikanan di Mimika.

Dengan adanya hasil hearing ini, diharapkan pembangunan kampung nelayan di Mimika dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.(Sandra)