RRI.CO.ID, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menggelar hearing pimpinan dengan tema mencari solusi terhadap kendala pelayanan kapal perintis menuju Dermaga Sipu-Sipu, Distrik Jita, serta pengelolaan tailing di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Diana, Mimika, Selasa 05 Mei 2026.

Hearing tersebut dihadiri oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika, Dinas Perhubungan dan Kelautan dari Nabire, serta pihak PT Freeport Indonesia. Turut hadir pula tokoh adat, masyarakat nelayan, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, serta perwakilan masyarakat dari wilayah Jita dan Agimuga.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, Maria Florida Kotorok, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur dapat dilibatkan sebagai mitra DPR Papua Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa mahasiswa dan dosen turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan hearing ini.

Menurutnya, terdapat dua persoalan utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni pendangkalan alur pelayaran yang berdampak pada akses transportasi masyarakat pesisir, serta pengelolaan fasilitas pelabuhan dan tailing yang hingga kini masih menjadi tantangan.

“Permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada akses laut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa hearing ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi serta merumuskan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Ia menambahkan, DPR Papua Tengah telah berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar layanan kapal perintis tetap berjalan, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang baik akan mendorong terciptanya solusi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari pihak kepolisian siap mendukung setiap program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan akses transportasi,” katanya.

Melalui hearing ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi dan langkah strategis yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga permasalahan pelayanan kapal perintis dan pengelolaan tailing di Kabupaten Mimika dapat terselesaikan secara berkelanjutan.(Sandra)