Tiga Syarat Mutlak Revitalisasi Sekolah di Nabire, 11 Sekolah Sudah Berjalan

RRI.CO.ID, Nabire — Pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Namun, untuk mendapatkan bantuan tersebut, ada tiga syarat utama yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dra. Dina Pidjer, menjelaskan bahwa syarat pertama adalah kesesuaian data Dapodik dengan kondisi riil jumlah siswa di sekolah. Kedua, kelengkapan data pendukung seperti sertifikat dan dokumen administrasi lainnya. Dan ketiga, ketersediaan anggaran pendamping.

“Program ini bertujuan untuk memastikan setiap satuan pendidikan memiliki sarana yang layak dan memadai untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas. Nah Ketiga hal yang sudah saya sebutkan ini menjadi faktor penentu dalam pengajuan bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat,” jelasnya kepada RRI, Selasa 28 April 2026.

Ia menambahkan, perhatian Pemerintah Kabupaten Nabire terhadap sektor pendidikan terus ditingkatkan, terutama di bawah kepemimpinan Bupati Mesak Magai pada periode kedua. Pendidikan kini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan serta pemerataan pembangunan, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil dan wilayah 3T. Perhatian pemerintah juga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah.

Terkait SD Inpres Waroki yang saat ini tengah mengusulkan program revitalisasi, Dina menyebut sekolah tersebut sebelumnya telah menerima bantuan rehabilitasi ruang kelas pada tahun 2025. Karena itu, pengajuan lanjutan harus melalui evaluasi dan memenuhi kembali persyaratan yang ditetapkan.

Sementara itu, untuk tahap pertama program revitalisasi sekolah di Kabupaten Nabire, tercatat sebanyak 11 sekolah telah terpilih dan kini sedang menjalani proses revitalisasi.

Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat.