RRI.CO.ID, Mimika - Memasuki hari kedua Lokakarya Pendidikan di Hotel Swiss-Belinn Timika, Rabu 15 april 2026, suasana diskusi semakin mendalam. Salah satu pemateri, Dr. Albertus Heriyanto, dosen STFT Fajar Timur Jayapura, menghadirkan perspektif kritis sekaligus reflektif tentang arah pendidikan Katolik di Papua.

Dalam paparannya bertajuk “Pendidikan Katolik sebagai Gerakan Kebudayaan”, Albertus menegaskan bahwa pendidikan Katolik tidak boleh lagi dipandang sebatas lembaga formal, tetapi harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai gerakan kebudayaan.

Ia menyoroti fenomena “pendangkalan” makna pendidikan yang terjadi saat ini. Sekolah, menurutnya, semakin terjebak dalam logika pasar, di mana keberhasilan diukur dari ijazah dan peluang kerja semata.

Padahal, lanjut Albertus, sekolah Katolik—khususnya yang berada di bawah naungan YPPK—memiliki sejarah panjang dalam membentuk manusia yang bermartabat, bukan sekadar mencetak tenaga kerja.

“Sekolah Katolik seharusnya menjadi persemaian nilai-nilai luhur. Ia adalah gerakan yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku manusia agar lebih manusiawi, berbudaya, dan beriman,” tegasnya.

Albertus juga menyinggung kuatnya fenomena “penyakit kepegawaian” di Papua, di mana kesuksesan sering kali diidentikkan dengan menjadi aparatur sipil negara atau pejabat. Akibatnya, pendidikan hanya dijadikan alat untuk meraih status sosial, bukan sebagai ruang pengembangan potensi diri.

Menurutnya, pendidikan sebagai gerakan kebudayaan harus mampu membebaskan peserta didik dari mentalitas instan dan konsumtif. Anak-anak Papua perlu didorong untuk mencintai proses, berpikir kritis, serta memiliki kemandirian, termasuk dalam bidang ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Albertus menawarkan tiga pilar utama. Pertama, memulihkan ingatan, yakni mengingat kembali peran para misionaris dan guru perintis yang tidak hanya mengajar, tetapi juga hidup bersama masyarakat serta menghargai budaya lokal.

Kedua, merajut kembali yang putus, yaitu membangun kembali relasi antara sekolah dan komunitas, antara kurikulum dan realitas kehidupan, serta hubungan kemanusiaan antara guru dan murid sebagai bagian dari satu ekosistem yang utuh.

Ketiga, membayangkan masa depan, di mana anak-anak Papua dapat menjadi cerdas tanpa harus meninggalkan identitas budayanya. Sekolah Katolik diharapkan menjadi ruang yang memadukan kecintaan pada budaya lokal dengan penguasaan ilmu pengetahuan modern.

Dalam konteks ini, peran guru juga mengalami pergeseran. Guru tidak lagi sekadar pengajar, melainkan “aktor kebudayaan” yang menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika guru tidak memiliki jiwa pengabdian dan cinta pada budaya, maka sekolah hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa ruh,” ujarnya.

Lokakarya ini menjadi momentum penting bagi YPPK dan para pemangku kepentingan untuk menata kembali arah pendidikan Katolik di Papua. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi baru yang berkarakter kuat, bangga akan identitasnya, serta mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai anak Tuhan di Tanah Papua. (Sandra)