Krisis Pendidikan di Wilayah Konflik, Uskup Timika Ajak Semua Pihak Bergerak

RRI.CO.ID, Mimika — Lokakarya pendidikan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa 14 April hingga Kamis 16 April 2026, di Hotel Swiss-Belhotel Timika, menjadi momentum refleksi mendalam terhadap kondisi pendidikan di Papua Tengah.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menegaskan bahwa pendidikan tidak semata-mata soal bangku sekolah, ijazah, atau mencetak tenaga kerja bagi kebutuhan pasar. Menurutnya, pendidikan adalah jalan keluar dari “ruang gelap” menuju pencerahan martabat manusia.

Uskup Bernardus mengutip pemikiran filsuf Plato yang menyebut pendidikan sebagai paideia, yakni proses berkelanjutan untuk membentuk manusia seutuhnya. Ia juga menjelaskan konsep peristrophe, yaitu perubahan arah hidup manusia menuju kebenaran yang lebih mendalam.

Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari educare, yang berarti “memberi makan” dan “menarik keluar”. Dalam hal ini, pendidikan dipahami sebagai upaya memberi asupan ilmu, moral, dan spiritual, sekaligus menggali potensi terpendam setiap individu agar berkembang secara utuh.

Namun demikian, Uskup Bernardus juga melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan saat ini yang dinilai terlalu terjebak dalam ideologi ekonomi. Ia menilai, pendidikan cenderung hanya menekankan aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik sering diabaikan. Metode pembelajaran pun lebih banyak berorientasi pada hafalan dibandingkan pemahaman kritis.

Ia juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “penyakit kepegawaian”, yakni kecenderungan mengejar gelar akademik semata demi status sosial atau jabatan birokrasi. Dampaknya, muncul praktik jual-beli ijazah yang berujung pada lahirnya pemimpin dengan kemampuan analisis yang rendah.

Selain persoalan mentalitas, kondisi riil di lapangan juga menjadi perhatian serius. Uskup mengungkapkan bahwa mutu pendidikan di wilayah Keuskupan Timika masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik berkualitas, sarana prasarana yang minim, hingga lemahnya manajemen lembaga pendidikan.

Situasi semakin memprihatinkan di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Dogiyai, dan Deiyai, di mana kondisi keamanan berdampak pada terganggunya aktivitas belajar mengajar. Banyak anak terpaksa mengungsi sehingga tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang berpotensi menimbulkan kehilangan generasi (loss generation).

Melalui lokakarya ini, Uskup Bernardus menetapkan lima langkah strategis untuk merevitalisasi pendidikan di bawah naungan YPPK. Langkah tersebut meliputi pembelajaran dari praktik baik lembaga lain, evaluasi menyeluruh, penataan ulang sistem, penyusunan grand design pendidikan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta, termasuk PT Freeport Indonesia.

Ia juga mengutip pemikiran Romo Mangunwijaya yang menekankan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa menemukan potensi terbaik dalam diri mereka.

Di akhir sambutannya, Uskup menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah perwujudan cinta kasih (amor et caritas). Ia mengajak para pendidik untuk menjalankan tugasnya sebagai panggilan jiwa, bukan sekadar profesi.

Lokakarya ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pendidikan di Papua Tengah, sehingga anak-anak, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.(Sandra)