RRI.CO.ID, Mimika — Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, menanggapi rencana pemerintah dalam mendukung program pendidikan 13 tahun melalui pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah pesisir. Pada senin 13 april 2026.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan TK dan PAUD di wilayah pesisir merupakan langkah yang baik, terutama jika di daerah tersebut belum tersedia lembaga pendidikan serupa, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung akses pendidikan anak sejak usia dini.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang sudah lebih dahulu hadir di wilayah tersebut. Ia menilai, jika pemerintah langsung membangun TK atau PAUD negeri di daerah yang sudah memiliki lembaga swasta, maka berpotensi menyebabkan perpindahan siswa dari sekolah swasta ke negeri.

“Hal ini bisa terjadi karena adanya fasilitas tambahan dari pemerintah seperti program makan bergizi gratis, yang menjadi daya tarik bagi orang tua untuk memindahkan anak mereka ke sekolah negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus dilakukan secara bijak agar tidak mematikan sekolah swasta yang sudah lebih dulu melayani masyarakat. Menurutnya, jika di suatu kampung sudah terdapat TK atau PAUD, maka sebaiknya pembangunan difokuskan pada wilayah lain yang belum memiliki fasilitas pendidikan.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan yang setara kepada sekolah swasta, sehingga mereka juga dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah di sektor pendidikan.

Terkait program pendidikan 13 tahun, ia menilai langkah pemerintah membangun PAUD di wilayah pesisir sudah sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan kesiapan tenaga pengajar.

“Jangan sampai semangat membangun gedung tidak diikuti dengan ketersediaan guru yang kompeten. Jika tenaga pengajar tidak ada, maka pembangunan tersebut akan menjadi sia-sia,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek pemerataan, kualitas tenaga pendidik, serta keberlangsungan sekolah swasta dalam merealisasikan program pendidikan di wilayah pesisir Mimika. (Sandra)