RRI.CO.ID, Nabire — Menjelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan digelar Front Rakyat Bergerak pada Selasa, 7 April 2026, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi lintas sektor.

Pertemuan yang berlangsung di ruang gelar perkara Satuan Reskrim Polres Nabire ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, bersama Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari.

Rapat tersebut dihadiri Wakapolres Nabire, Plt Sekda, para pejabat utama Polres, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan paguyuban Nusantara.

Dalam forum tersebut, berbagai pandangan dan masukan disampaikan guna menyikapi rencana aksi damai yang akan dilakukan oleh Front Rakyat Bergerak terkait penolakan investasi PT Freeport Indonesia.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, menegaskan bahwa pihak kepolisian pada prinsipnya tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa secara aturan formal, masih terdapat persyaratan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak penyelenggara aksi.

“Kami tidak melarang penyampaian pendapat di muka umum, itu dijamin oleh undang-undang. Namun, ada aturan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya tetap tertib dan aman,” tegas Kapolres.

Terkait rencana long march, Kapolres menegaskan bahwa pihak keamanan tidak memberikan izin karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.

“Long march tidak kami izinkan karena berpotensi mengganggu pengguna jalan dan bisa menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, menekankan pentingnya menjaga situasi daerah tetap aman, damai, dan kondusif.

“Kita semua sudah berkomitmen bahwa Nabire harus tetap aman dan damai, sehingga aktivitas masyarakat, sekolah, dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyepakati sejumlah poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap bersama.

Di antaranya, menolak segala bentuk aksi yang bertujuan melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire, serta menolak pelaksanaan long march yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah.

Forum juga menyatakan dukungan penuh kepada aparat keamanan dalam menjaga situasi tetap kondusif, serta menolak segala bentuk tindakan anarkis seperti pembakaran, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum.

Selain itu, para penjual minuman beralkohol dan BBM eceran diimbau untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya sebagai langkah antisipasi.

Sebanyak 785 personel gabungan TNI-Polri, dibantu Satpol PP Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah, akan disiagakan dan disebar di lima titik lokasi konsentrasi massa.

Pihak kepolisian juga menyiapkan dua unit kendaraan truk di masing-masing titik kumpul massa untuk mengantar peserta aksi menuju lokasi penyampaian pendapat di Kantor DPR Papua Tengah.

Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan aksi tetap berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas.