RRI.CO.ID, MIMIKA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Mimika.

Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini menjadi forum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas pendidikan.

Kasubbag Umum Kemendikdasmen, Richardon Sinaga, S.Si., M.Pd, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bogor.

Menurutnya, konsolidasi daerah bertujuan untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan agar program prioritas pendidikan dapat berjalan selaras antara pusat dan daerah.

“Melalui konsolidasi daerah ini kami ingin memperkuat partisipasi semua pihak agar program prioritas pendidikan dapat berjalan selaras antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, UPT Kemendikdasmen membawahi empat provinsi di wilayah Papua, sehingga konsolidasi dilaksanakan di beberapa titik dengan melibatkan pemerintah provinsi, delapan kabupaten, serta instansi terkait lainnya.

Sejumlah program prioritas turut dibahas dalam kegiatan tersebut, di antaranya revitalisasi pendidikan, digitalisasi pembelajaran, wajib belajar 13 tahun, program makan bergizi gratis, penjaminan mutu pendidikan, serta penguatan karakter melalui Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Selain pemerintah daerah, kegiatan ini juga melibatkan Bappeda, BPKAD, dinas pendidikan, serta unsur masyarakat guna memastikan seluruh program mendapat dukungan lintas sektor.

Richardon juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini mendorong pengembangan tiga model sekolah, yakni Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda, yang memiliki segmentasi berbeda dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.

Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu, Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi dan bertalenta khusus, sedangkan Sekolah Terintegrasi menjadi jembatan di antara keduanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, sementara pembangunan fisik sekolah akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, konsolidasi ini juga membahas tantangan angka anak tidak sekolah di Papua serta layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan di seluruh wilayah.

Richardon berharap melalui konsolidasi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Tengah sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (SAN)