Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan Konflik Sosial Kapiraya, Ini Hasilnya

RRI.CO.ID,MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui tim penanganan konflik sosial terus mendorong percepatan penyelesaian konflik di wilayah Kapiraya. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan dan Hukum, Marten Ukago, SE., M.Si., usai mengikuti rapat koordinasi lanjutan penanganan konflik sosial di Kapiraya, yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga Mimika, Rabu 25 Februari 2026.

Marten Ukago yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanganan Konflik Kuamki Narama dan Kapiraya, hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Ia menjelaskan bahwa tahapan konsolidasi menjadi langkah awal yang harus dilakukan seluruh kabupaten terkait, terutama dalam memastikan pembentukan tim serta penyusunan rencana aksi di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah diminta segera menentukan jadwal pelaksanaan aksi agar konflik yang terjadi dapat secepatnya ditangani. Ia menegaskan, ketika bupati bersama tim koordinasi turun langsung ke lokasi, berbagai informasi penting akan diperoleh, termasuk verifikasi data historis mengenai batas wilayah.

“Tim akan mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat yang sudah lama tinggal di sana, seperti sejarah tapal batas, lokasi sakral, penanda alam seperti pohon tertentu, kali, maupun sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat adat yang hidup turun-temurun di wilayah tersebut merupakan pihak yang paling memahami batas-batas wilayah. Karena itu, keterlibatan mereka menjadi kunci untuk mencegah konflik berkepanjangan. Hasil kesepakatan yang dicapai nantinya diharapkan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar bagi gubernur untuk mengeluarkan peraturan gubernur terkait tapal batas antara Suku Me dan Kamoro.

Tahap selanjutnya, setelah penetapan tapal batas adat, pemerintah akan melanjutkan dengan penetapan batas administratif di tiga kabupaten yang terlibat. Langkah ini telah menjadi catatan tindak lanjut yang akan segera ditangani oleh tim.

Marten Ukago juga menyampaikan bahwa dua hari pertama dijadikan sebagai masa persiapan, sementara aksi turun lapangan disepakati dilaksanakan pada Jumat. Dalam proses tersebut, seluruh pihak terkait, termasuk pemilik lahan yang memiliki hak atas wilayah tersebut, akan menandatangani kesepakatan bersama.

Ia mengakui konflik yang terjadi diduga dipicu berbagai faktor, termasuk persoalan ekonomi dan aktivitas usaha di wilayah tersebut. Karena itu, pihaknya juga akan memberikan perhatian kepada para pelaku usaha agar tidak memperkeruh situasi.

Sebagai bagian dari proses perdamaian, tim penanganan konflik akan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat benar-benar pulih serta mencegah munculnya potensi konflik baru.

“Setelah dinyatakan damai, kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ada potensi konflik bisa segera ditangani,” pungkasnya. (SAN)