RRI.CO.ID, Nabire - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, Rabu 25 Februari 2026, di Aula Guest House Jalan Merdeka.

FGD ini menjadi langkah awal bagi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru untuk memiliki skor Indeks Demokrasi Indonesia secara mandiri. Hasil penghitungan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sambutan Gubernur Papua Tengah dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka, tetapi cerminan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat.

“Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI bukan sekedar angka statistik. Lebih dari itu, ini adalah cerminan kualitas kehidupan demokrasi kita dan ini adalah indikator yang mengatur sejauh mana perkembangan pelaksanaan demokrasi di daerah kita ini,” ujarnya.

Disebutkan, IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Skor yang dihasilkan akan menjadi dasar evaluasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik ke depan.

Sementara itu, Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Papua, Mety Irjayanti, menjelaskan bahwa mulai tahun ini penghitungan IDI untuk provinsi-provinsi daerah otonomi baru di Papua dilakukan secara terpisah.

“Mulai tahun ini akan dihitung Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah, begitu juga dengan pemekaran lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, IDI merupakan indikator pembangunan politik yang telah masuk dalam dokumen perencanaan nasional maupun daerah, serta menjadi bagian dari tolok ukur kinerja pemerintah.

Melalui FGD ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan menyampaikan data dan fakta sepanjang tahun 2025 secara objektif, sehingga skor yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di Provinsi Papua Tengah dan mampu mendorong pembangunan yang lebih baik.