Kolaborasi Pemerintah dan Mitra Jadi Kunci Penurunan Stunting Mimika

RRI.CO.ID,MIMIKA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, S.Pd., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan asesmen menggunakan tools atau alat penilaian Tata Kelola dan Fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis 19 Februari 2026.

Kegiatan asesmen tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan peran TPPS dalam mengoptimalkan berbagai program penanganan stunting di daerah. Pemerintah daerah bersama mitra pembangunan diharapkan mampu menyusun strategi yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Saat ditemui awak media, Johana mengatakan kegiatan ini lebih banyak membahas persoalan stunting serta upaya percepatan penanganannya melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program yang dijalankan dapat berjalan efektif.

Ia menambahkan, sebagaimana disampaikan dalam sambutan Staf Ahli Bupati yang mewakili Bupati Mimika, setiap program tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan semua stakeholder dan pemangku kepentingan di daerah. Sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.

Johana menjelaskan, data stunting yang ada saat ini memang terlihat cukup besar, namun masih ada kemungkinan kasus yang belum terdata, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan intervensi yang tepat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Wahana Visi Indonesia melalui Proyek Pasif Papua yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Mimika. Menurutnya, dukungan mitra pembangunan menjadi bagian penting dalam memperkuat program pemerintah.

Terkait program tahun ini, Johana mengakui pihaknya masih menunggu kepastian dukungan anggaran sehingga belum banyak program yang dapat dijalankan secara maksimal. Meski demikian, DP3AKB tetap berkomitmen untuk terlibat aktif dalam berbagai upaya penanganan stunting bersama instansi terkait.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi satu data antarinstansi. Menurutnya, perbedaan data antara OPD seperti DP3AKB dan Dinas Kesehatan harus disatukan agar kebijakan yang diambil lebih akurat dan tepat sasaran. Untuk itu, koordinasi lintas dinas akan terus dilakukan.

Johana berharap percepatan penurunan stunting di Mimika dapat tercapai melalui kerja sama yang kuat, tenaga yang terampil, serta pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Dengan kolaborasi dan data yang terintegrasi, visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan diharapkan dapat terwujud. (SAN)