Kapolres Nabire Tegaskan Tak Izin Tambang Ilegal

RRI.CO.ID, Nabire - Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan tidak pernah memberi izin tambang ilegal. Pernyataan itu menanggapi berita media daring Nadi Papua terbit 16 Februari 2026.

Kapolres menyebut tudingan izin tambang ilegal tidak benar dan menyesatkan publik. Ia memastikan Polres Nabire tidak pernah mengeluarkan izin lisan maupun tertulis.

“Perlu saya luruskan, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Tengah dan lebih khusus lagi Polres Nabire, tidak pernah memberikan izin satu pun, baik dalam bentuk surat maupun lisan, untuk aktivitas tambang liar,” tegasnya kepada awak media, Rabu (18/2/2026) di Mapolres Nabire.

Menurutnya sikap tegas tersebut sejalan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menertibkan pertambangan rakyat di seluruh wilayah NKRI.

Kapolres mengatakan pihaknya konsisten mendukung penataan pertambangan di Papua Tengah. Termasuk memastikan aktivitas ilegal tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Ia mengungkapkan berbagai dampak negatif muncul akibat persoalan tambang di lapangan. Salah satunya pertikaian warga pada Desember 2025 terkait batas wilayah tambang.

“Yang memiliki hak ulayat adalah pemilik wilayah adat. Yang memberi persetujuan aktivitas di lokasi itu adalah pemilik hak ulayat. Namun kami tegaskan kembali, kepolisian tidak mengizinkan penerbitan izin pertambangan dan tidak pernah mengizinkan aktivitas penambangan pembohong,” ujarnya menegaskan.

Polres Nabire juga telah memanggil pihak-pihak berkepentingan untuk klarifikasi. Langkah itu dilakukan agar persoalan tidak berkepanjangan dan merugikan banyak pihak.

Kapolres mengajak seluruh unsur duduk bersama menyelesaikan masalah tambang. Musyawarah dinilai menjadi solusi terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Ia menilai regulasi jelas seperti izin pertambangan rakyat perlu segera diterbitkan. Dengan begitu pengelolaan tambang dapat mendukung program prioritas Asta Cita Presiden.

Menanggapi diskusi di grup WhatsApp, Kapolres meminta media menyajikan informasi berbasis data. Ia berharap pemberitaan tidak menimbulkan bias dan kegaduhan.

Kapolres menegaskan siap menerima kritik demi membangun daerah lebih baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi dengan wartawan bersangkutan.