KBRN, Nabire: Bupati Deiyai, Melkianus Mote, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Rabu (7/1/2026) siang. Sidak ini dilakukan sebagai langkah awal penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) pada tahun pelayanan 2026.
Dalam sidak tersebut, Bupati Melkianus Mote memberikan sejumlah arahan kepada ASN, mulai dari kepala OPD, pejabat eselon, staf, hingga CPNS dan tenaga kontrak. Ia menyoroti rendahnya tingkat kehadiran pegawai di sejumlah OPD.
“Mana absen? Seluruh pegawai yang saya sudah kasih jabatan, siapa saja yang selama ini tidak pernah masuk?” tegas Bupati Melkianus Mote saat mengecek kehadiran ASN di masing-masing OPD.
Bupati Mote menegaskan, bagi pejabat eselon III dan IV yang selama ini tidak aktif masuk kantor, akan dilakukan evaluasi oleh pimpinan OPD. Ia bahkan meminta agar dilakukan pengundian jabatan sebagai bentuk keadilan dan kebersamaan bagi pegawai yang rajin menjalankan tugas.
“Bagi eselon III dan IV akan dilakukan pelantikan pada Februari. Namun kita tetap akan mengikuti sistem e-kinerja. BKPSDM Deiyai akan mengusulkan seluruh ASN yang mendapatkan jabatan eselon III dan IV ke BKN dan KemenPAN-RB untuk diverifikasi,” jelasnya.
Terkait syarat pelantikan, Bupati Melkianus menyebutkan bahwa ketentuan akan diumumkan oleh BKPSDM Deiyai setelah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh ASN diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut karena berpengaruh terhadap jenjang karier, termasuk kenaikan pangkat dan golongan ke depan.
Selain itu, Bupati juga meminta setiap kepala OPD untuk segera menyampaikan data ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia ke BKPSDM Deiyai.
Bupati Melkianus Mote juga mengingatkan para CPNS agar disiplin masuk kantor. Ia menegaskan, rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan akan didasarkan pada absensi masing-masing CPNS.
“CPNS baru di Deiyai jumlahnya lebih dari seribu orang. Pelaksanaan prajabatan akan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Kita prioritaskan CPNS yang aktif. Saya minta tidak ada lagi saling membantu tanda tangan absensi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta setiap OPD menahan maksimal 10 tenaga kontrak. Selebihnya akan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deiyai.
Sidak tersebut turut didampingi Kepala BKPSDM Deiyai dan staf Bupati. Dari hasil sidak, masih ditemukan banyak ASN yang belum masuk kantor, termasuk kepala OPD, sekretaris, staf, CPNS, hingga tenaga kontrak yang masih menjalani libur.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....