KBRN, Nabire: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menggelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan bagi aparatur sipil negara dan operator organisasi perangkat daerah, Jumat (28/11/2025), bertempat di Auditorium LPP RRI Nabire. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) ini diikuti puluhan peserta dari organisasi perangkat daerah. Fokus utama bimtek adalah penerapan SIPD secara menyeluruh mulai tahun anggaran 2026.

Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, Zet Kambaro, menegaskan bahwa SIPD akan menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Tugas utama dan pertama untuk SIPD ini adalah di perencanaan. Jadi RKPD yang sedang difinalisasi itu seharusnya menjadi sumber dari OPD, dan ke depan semua tanggung jawab sukses tidaknya aplikasi ini ada di OPD masing-masing,” ujarnya.

Zet juga menyampaikan bahwa penerapan penuh SIPD merupakan arahan langsung pimpinan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

“Target pimpinan adalah naik level menjadi WTP. Salah satu hal yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah adalah melalui aplikasi SIPD,” katanya.

Ia mengakui masih terdapat kendala dalam pengelolaan aset dan penatausahaan keuangan, namun optimistis dapat dibenahi secara bertahap melalui sistem digital.

Pemerintah daerah berharap, dengan komitmen seluruh OPD, penerapan SIPD dapat meningkatkan tertib administrasi keuangan sekaligus mendukung target opini WTP pada 2026.